Dapur KREATIF Ojil dan Hanoy dibongkar di Podcast DISKO! Gimana caranya bikin konten spontan, viral, dan ikonik, sampe gimana mereka tetep up to date baca berita tapi MENTAL tetap aman? Ada tips self-care dari mereka (ada yang makan enak & ada yang menyendiri lho!) Wajib nonton full episode ini buat lihat adegan akrobat Omjil dan Hamnoy

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersikukuh meluncurkan buku sejarah Indonesia versi baru, meski prosesnya diselimuti polemik. Buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" terdiri dari sepuluh jilid, mencakup perjalanan panjang Indonesia mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.Meski mengaku belum membaca satu lembar pun, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklaim buku sejarah yang diluncurkan pada Minggu (14/10) itu murni ditulis 113 sejarawan tanpa campur tangan pemerintah. Karya tersebut semacam buku sejarah resmi Indonesia dan bakal menjadi acuan yang diajarkan di sekolah-sekolah.Seperti apa isi sejarah Indonesia versi pemerintah ini? Apakah tragedi pemerkosaan massal 1998 masuk di dalamnya? Bagaimana dengan sejarah '65? Seperti apa tanggapan masyarakat sipil dan akademisi yang konsisten menolak proyek penulisan ulang sejarah nasional? Apakah ada celah untuk melakukan revisi? Bagaimana prosesnya? Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Prof. Agus Mulyana dan Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam.

Ternyata, berani hari ini tuh bukan cuma soal lantang, tapi juga mengontrol diri dan speak yourself dulu! Karena terkadang yang bikin kita overwhelmed tuh karena kita capek berusaha jadi Ideal self. Bener gak gaes?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dikritik melakukan pembangkangan terhadap putusan MK yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil. Polisi harus mundur jika ingin mengisi jabatan di luar institusi kepolisian.Alih-alih patuh, Listyo justru menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi menjabat di 17 kementerian/lembaga, diantaranya di Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, hingga KKP. Mereka bisa mengisi posisi manajerial maupun nonmanajerial.Di sisi lain, muncul sejumlah dukungan terhadap langkah Kapolri ini, termasuk dari Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Ia mengklaim Perkap Nomor 10 Tahun 2025 konstitusional dan tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, MK tidak membatalkan frasa "jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian", sehingga masih ada kemungkinan polisi menjabat di instansi sipil sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri.Bagaimana membaca perbedaan tafsir ini? Adakah jalan untuk mengakhiri polemik tersebut? Apa saja konsekuensi jika Perkap Nomor 10 benar-benar dijalankan? Apakah hal itu sejalan dengan agenda reformasi Polri?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Koalisi RFP) Aulia Rizal, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. Yusuf Warsyim, MH.

PLOT TWIST! Ternyata Gen Z paling rajin ngulik berita (kata hasil survei UNICEF 2025). Tetapi, Gen Z juga paling gampang overwhelmed. Bagaimana cara Virdian Aurellio "Lawan Buta Politik" tetap kritis tapi tidak burnout? Kuncinya: "Get Angry, Get Involved." Semua itu politis, gaes. Jangan takut ngobrolin politik dan jangan berharap diselamatkan Superman. Kita kolektif! Tonton sampai akhir agar kamu sadar power kita.

Selama puluhan tahun, masyarakat adat terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak dan wilayah mereka. Padahal konstitusi telah memandatkan hadirnya undang-undang khusus, namun hingga kini payung hukum yang komprehensif belum kunjung disahkan. Lalu, mengapa RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat begitu penting? Apa dampaknya bagi keberlanjutan hidup dan identitas masyarakat adat di seluruh Indonesia? Saurlin P. Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM, menjelaskan urgensi regulasi ini serta perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat. Simak pembahasannya hanya di Podcast Perspektif Baru.

Presiden Prabowo disomasi ratusan organisasi masyarakat sipil pada Rabu (10/12), untuk menetapkan banjir dan longsor Sumatra sebagai bencana nasional. Situasi kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, dan skala dampak ekologisnya dinilai memenuhi seluruh indikator penetapan status tersebut. Somasi ini menguatkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada 12 pejabat negara oleh sejumlah warga Sumatra Barat. Gugatan itu dialamatkan kepada presiden hingga kepala daerah karena dianggap lalai mencegah dan menangani bencana ekologis di Sumatra.Desakan penetapan bencana nasional untuk banjir-longsor Sumatra sudah kencang disuarakan sejak awal, tetapi tak digubris. Pemerintah malah berulang kali mengklaim kecukupan anggaran untuk penanganan bencana Sumatra. Prabowo menjanjikan Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana.Mengapa aspirasi warga lewat gugatan ini harus didengarkan pemerintah? Apa konsekuensinya? Apakah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah cukup memulihkan semua area terdampak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin dan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa.

Tiga pekan usai bencana ekologis mengguncang Sumatra, pemerintah pusat dan daerah terkesan berselisih jalan menyikapi tawaran bantuan dari luar negeri. Jajaran kabinet Prabowo tegas menolak bantuan internasional dan bersikukuh mampu menangani sendiri situasi krisis ini. DPR pun mendukungnya. Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) malah mengonfirmasi masuknya bantuan asing dari Malaysia dan China berupa tenaga medis, relawan, dan obat-obatan.Sikap pusat dikritik karena memperlambat penanganan dan pemulihan pascabencana. Padahal masih banyak korban hilang, sejumlah wilayah terisolasi, hingga ratusan ribu pengungsi yang sulit mengakses kebutuhan dasar.Tepatkah sikap pemerintah menolak bantuan asing? Bagaimana jika dibandingkan dengan situasi pascabencana tsunami 2004? Apa saja risikonya ketika Indonesia membuka pintu untuk bantuan internasional dan bagaimana bila tetap menolak? Atau adakah titik tengah yang bisa diupayakan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, Ph.D.

Per 7 Desember, sebanyak 2.900 sekolah rusak imbas bencana ekologis di Sumatra, menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan belajar mengajar dan ujian akhir sekolah terhambat.Kemendikdasmen mengalokasikan Rp13,3 miliar untuk memulihkan pelaksanaan pendidikan di tiga provinsi terdampak. Pembelajaran darurat diberlakukan lewat berbagai pendekatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Apakah berbagai upaya ini cukup untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak terdampak bencana Sumatra? Bagaimana mengantisipasi anak putus sekolah dan dampak berantai lain imbas bencana Sumatra?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Advokasi dan Program Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardianto, dan Pengamat Pendidikan Indonesia Education Monitoring Centre (IEMC) Ina Liem.

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai lumbung energi terbesar di Indonesia, tempat urat nadi minyak dan gas nasional berdenyut. Perkiraannya, seperempat cadangan minyak nasional dipasok dari sini. Ironisnya, di balik gemerlap pendapatan daerah yang melimpah ruah dari perut bumi, Bojonegoro menyimpan fakta pahit. Keberadaan sumur-sumur emas tersebut gagal menjadi penawar mujarab bagi masalah klasik: kemiskinan. Alih-alih menjadi daerah yang makmur, Bojonegoro justru masih berjuang memerangi tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Inilah paradoks Bojonegoro: daerah yang kaya raya oleh alam, tetapi terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Alih suara: Pariyem: Astri Yuanasari Supatmi: Malika Kismiyati: Naomi Nuspita: Astri Septiani --- Editorial: Nurika Manan, Wahyu Setiawan, Ninik Yuniati, Malika Sound Designer: Bintang Elian