Inilah top three hoax of the week pilihan yang beredar mulai dari tanggal Periode 25 - 31 Juli 2025. Ini hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Twitter/X @TurnBackHoax bareng Aribowo Sasmito, Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). 3. Video Bernarasi Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak 2. Foto Bernarasi 100 Ton Narkotika Masuk Provinsi Maluku 1. Video dengan Klaim “Kamboja Tembak Jatuh Pesawat Tempur F16 Milik Thailand”

Pemerintah mewacanakan kebijakan satu harga beras sebagai solusi masalah kesenjangan harga beras dan mencegah beras oplosan. Jika diterapkan, berarti kasta beras dihapus, yang selama ini terbagi menjadi beras premium dan medium, nantinya disederhanakan menjadi beras umum atau reguler.Beras umum hanya akan memiliki satu harga eceran tertinggi (HET) yang diatur langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah juga tengah menggodok parameter kualitas dan harga beras umum. Harapannya, konsumen tak lagi terkecoh membeli beras berlabel premium yang isinya ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.Apakah kebijakan ini menjawab berbagai persoalan beras yang tak kunjung selesai? Bagaimana untung ruginya dan siapa saja yang menikmatinya? Apa saja potensi masalah yang mesti diantisipasi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Khudori.

Eva Meliani Pasaribu bertolak dari Karo, Sumatera Utara ke Jakarta dengan satu tekad: mencari keadilan. Empat keluarganya tewas mengenaskan. Ayah, ibu, adik, dan anak semata wayangnya diduga dibakar di dalam rumah. Peristiwanya sudah berlalu setahun, tapi dalangnya belum ditangkap. Ada dugaan keterlibatan anggota militer dalam pembakaran. Disinyalir kasus itu terkait berita soal perjudian yang ditulis ayahnya, Rico Sempurna Pasaribu. Bagaimana perjuangan Eva mencari keadilan. Seperti apa awal mula peristiwa nahas ini terjadi? Simak kisahnya bagian pertama.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Namun, stigma terhadap gangguan kesehatan mental masih kerap menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mengakui dan mencari bantuan saat sedang menghadapi masalah psikologis.Di sisi lain, kemudahan akses informasi tidak selalu menjadi solusi. Banyak remaja yang justru berujung pada self-diagnosis dan overthinking akibat informasi yang tidak tepat dari internet. Padahal, masa remaja adalah masa yang rawan, terutama saat mereka menghadapi tekanan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.Zela Dwi Ratnasari, Ketua Yayasan Persembahan untuk Cinta, berbagi perspektif mengenai menjaga kesehatan mental remaja dan pentingnya membangun mekanisme coping yang sehat. Simak pemaparan lengkapnya hanya di Podcast Perspektif Baru.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka blokir lebih dari 28 juta rekening "nganggur" atau dormant sejak bulan lalu. Reaktivasi ini dilakukan sebagai respons atas protes masyarakat yang merasa dirugikan.Pemblokiran merupakan tindak lanjut atas data yang dilaporkan oleh 107 bank. Sebagian besar rekening dibekukan guna mencegah penyalahgunaan, menurut PPATK.Sepanjang 2024, tercatat 28 ribu rekening dijual untuk kepentingan judi online, lalu 10 juta rekening penerima bansos dengan dana mengendap Rp 2,1 triliun, serta 2 ribu rekening dormant milik instansi pemerintah dengan dana sekitar Rp500 miliar.Apa yang salah? Bagaimana duduk perkaranya? Apakah blokir rekening terbukti ampuh mencegah penyalahgunaan keuangan? Bagaimana temuan dan evaluasi PPATK? Apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan atau dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman.Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman.

Miris rasanya denger berita beberapa job fair yang keos di tahun ini. Gak tua gak muda semuanya nyari kerja. Sayang, lapangan kerja yang tersedia gak berbanding lurus dengan pelamarnya. Ada apa sih? Pemerintah kudunya bisa ngapain agar pengangguran berkurang?Cari tahu jawabannya di episode ini, soalnya bakal ngebahas: 1. Apa job fair masih relevan sekarang ini? 2. Apa solusi jangka pendek - panjang supaya tenaga kerja bisa terserap? 3. Negara mana yang bisa kita contek untuk mengurangi pengangguran?Dengerin episodenya di kanal Youtube KBR Media, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya.Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya tanya (Rohana) di mal dan pusat perbelanjaan banyak dikaitkan dengan kemiskinan di perkotaan. Rojali dan Rohana dianggap mencerminkan pelemahan daya beli karena masyarakat mengerem belanja.Namun, analisis itu ditepis Kementerian Perdagangan dengan mengklaim bahwa saat ini daya beli masyarakat masih terjaga. Rujukannya adalah data Bank Indonesia pada Mei 2025 yang menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) masih tumbuh 1,9 persen yoy, dan IPR Juni juga diperkirakan kembali tumbuh 2 persen yoy.Setali tiga uang, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tren Rojali dan Rohana merupakan bentuk dinamika konsumsi masyarakat yang berubah di tengah tekanan ekonomi, bukan perkara kemiskinan.Jumlah penduduk miskin nasional per Maret 2025 tercatat 23,85 juta orang. Menurut BPS, ini capaian angka kemiskinan terendah selama 20 tahun terakhir.Namun, ketika diulik, persentase kemiskinan di kota justru naik menjadi 6,73 persen dan angka setengah pengangguran di perkotaan meningkat 460 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan juga dialami masyarakat urban.Apakah tren Rojali dan Rohana layak dijadikan indikator kemiskinan? Bagaimana pengusaha pusat perbelanjaan dan pembuat kebijakan merespons fenomena ini? Bagaimana intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan di perkotaan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati Ph.D, dan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina.

Perusakan rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kota Padang, Sumatera Barat dikecam berbagai kalangan, karena sarat pelanggaran Aksi intoleran yang terjadi Minggu, 27 Juli 2025 ini, melukai dua dari sekira 30 anak yang hadir di sana. Anak-anak tersebut mengikuti acara doa sekaligus untuk mendapatkan pendidikan agama Kristen. Pasalnya, di sekolah negeri tempat mereka belajar hanya menyediakan pendidikan agama Islam.Insiden ini sungguh ironis, karena terjadi hanya selang beberapa bulan setelah Kota Padang masuk di jajaran kota toleran menurut SETARA Institute. Artinya, pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah masih jauh panggang dari api.Peristiwa tersebut juga bikin miris. Demikian terang-benderangnya diskriminasi di sekolah negeri. Padahal, Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 secara gamblang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.Bagaimana pelbagai diskriminasi ini harus disikapi pemda maupun pemerintah pusat? Bagaimana mengakhiri praktik diskriminasi di dunia pendidikan? Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Kuasa Hukum GKSI Anugerah Padang Yutiasa Fakho, Pimpinan Rumah Doa GKSI Anugerah Padang F. Dachi, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute Sayyidatul Insiyah, dan Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin.

Melanjutkan obrolan sebelumnya terkait Gen Z yang unggul dalam tolerasi, sekarang Podcast Disko membahas upaya mereka merawat perdamaian di dunia nyata. Masih ada Talissa Carmelia selaku Psikolog Klinis Personal Growth dan Manajer Program Global Peace Foundation Indonesia, Miftahul Khoir yang mau berbagi insight mereka di episode kali ini. Beberapa hal penting yang bisa kamu dengar, diantaranya: - Apa saja yang dilakukan generasi Z agar lebih toleran terhadap sesama dari berbagai latar belakang. - Apa saja yang bisa dilakukan gen Z dalam memberi dukungan terhadap para korban intoleransi. Episode ini hasil kerja sama KBR Media bareng Personal Growth. Kamu juga bisa menikmati podcastnya dalam bentuk video di Youtube KBR Media. Sebelumnya, berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Personal Growth pada bulan Desember 2023 lalu, hasilnya ternyata terdapat perbedaan signifikan pada nilai hidup Gen Z dan para generasi pendahulunya. Salah satunya adalah Universalisme. Ini artinya Gen Z “melek” dengan berbagai isu-isu lingkungan, sosial, dan kemanusiaan.

Wacana penghentian sementara atau moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilontarkan petinggi partai Nasdem, lantaran tak kunjung ditekennya Keputusan Presiden (Keppres) hingga kondisi keuangan negara yang tengah mengalami efisiensi.Selain moratorium, IKN bahkan diusulkan 'turun kelas' jadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Padahal, sejak 2022, pembangunan IKN sudah menelan anggaran 150-an triliun rupiah.Sementara, tahun anggaran 2026, Otorita IKN telah mengusulkan total kebutuhan sebesar Rp21,1 triliun. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bilang, jika moratorium IKN dilakukan, negara bisa berhemat hingga 30 triliun rupiah. Merespons pro kontra publik, pihak istana berkukuh proyek pembangunan IKN masih berjalan sesuai target dan menampik rencana moratorium. Pembangunan sarana dan prasarana pun bakal dikebut tiga tahun ke depan.Pembangunan IKN kontroversial sejak awal dengan berbagai masalahnya. Mulai dari konflik lahan, potensi kerusakan ekosistem, hingga jadi beban anggaran negara.Apakah pembangunan IKN perlu ditunda di tengah keterbatasan fiskal, ataukah bisa berubah fungsi? Bagaimana menagih komitmen pemerintah perihal arah pembangunan IKN agar tak hanya jadi sekadar ambisi dan beban jangka panjang?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Peneliti CORE Indonesia Azhar Syahida dan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Mareta Sari.