Prof Hikmahanto Juwana, menilai struktur BoP yang memberi kewenangan sangat besar kepada ketuanya, yakni Presiden AS Donald Trump.
Penulis: Naomi Lyandra
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat disorot sebagian kalangan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, menilai struktur BoP yang memberi kewenangan sangat besar kepada ketuanya, yakni Presiden AS. Bahkan, tambahnya, chairman dapat membubarkan organisasi tersebut sewaktu-waktu.
Ia juga mengkritik ketentuan bahwa negara yang menandatangani piagam langsung dianggap terikat.
“Di Board of Peace yang bentukan Trump ini, ada yang namanya chairman, dan itu sangat powerful. Dan bisa seumur hidup. Yaitu siapa? Donald J. Trump,” ucap Hikmahanto dalam Siaran Youtube Ruang Publik di KBR Media, Selasa (24/2/2026).
Hikmahanto mengatakan BoP versi Donald Trump berbeda dari mandat yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
“Board of Peace yang bentukan Trump ini sebenarnya berbeda dengan Board of Peace yang yang diharapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB,” jelasnya.
Hikmahanto menjelaskan, Resolusi 2803 memuat 20 poin proposal Trump terkait Gaza dan menyebut pembentukan Board of Peace sebagai transitional administration di bawah naungan PBB. Namun menurutnya, skema yang diteken di Davos justru “dibajak”.
“Menurut saya ini agak sedikit dibajak oleh pemerintahan Amerika,” ujarnya.
Opsi Politik
Terkait keputusan Indonesia bergabung, Hikmahanto mengingatkan pentingnya opsi politik di dalam negeri.
“Harus kita tetap buka opsi bagi DPR untuk mengesahkan atau tidak,” ujarnya,
Agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan kemarahan publik bila BOP dinilai terlalu berpihak pada Israel. Ia juga menyoroti rencana kontribusi dana hingga 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,7 triliun).
“Kalau masih bisa untuk tidak membayar, jangan bayar dulu,” ujarnya.
Menurutnya, jika dana itu benar untuk rekonstruksi Gaza, perusahaan karya Indonesia seharusnya dilibatkan agar manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri. Indonesia juga disebut akan berkontribusi dalam International Stabilization Force (ISF).
Hikmahanto mengingatkan risiko di lapangan. Ia mempertanyakan kejelasan mandat, durasi, dan aturan pelibatan pasukan.
“Kalau misalnya chairman bilang, Indonesia kamu sekarang yang masuk ISF, dan kemudian harus melucuti senjata dari Hamas, gimana? Selesai”, katanya,
Situasi Gaza Belum Kondusif, Ini Saran Hikmahanto
Ia menilai situasi keamanan Gaza juga belum sepenuhnya kondusif untuk operasi penjaga perdamaian. Tanpa mandat jelas seperti dalam skema PBB, ISF berpotensi menjadi “praktik baru” yang minim pengalaman dan aturan baku.
Hikmahanto menyarankan empat langkah evaluasi pemerintah yaitu dengan mempelajari ulang piagam BOP secara cermat, menunda pembayaran kontribusi, mengevaluasi kesiapan dan mandat pengiriman pasukan; serta membuka komunikasi transparan kepada publik.
“Mohon terutama kementerian luar negeri piagam BOP itu dipelajari baik-baik. Saya ini kan akademisi. Saya akademisi kalau misalnya kok ini nggak sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Saya bersuara”, tegasnya.
Perdebatan mengenai BOP pun kini bukan hanya soal diplomasi internasional, tetapi juga menyangkut akuntabilitas politik, risiko fiskal, dan konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Peran RI untuk Perdamaian di Palestina
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bentuk konkret dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.
"Ikut serta dalam Board of Peace adalah bentuk solusi konkret mewujudkan perdamaian di Palestina. Seluruh usaha dan ikhtiar tersebut baik untuk dilakukan dan diikuti Indonesia sebagai wujud nyata mempengaruhi langsung kebijakan yang diambil," kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA, Jumat (20/2/2026) dikutip dari ANTARA.
Sebagaimana unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2) waktu setempat.
Pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan.
Selain itu, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Seskab Teddy menyatakan sikap tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Indonesia dalam mendorong terwujudnya visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Trump soal Presiden Prabowo
Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Trump secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai sebagai sosok pemimpin tangguh dan dihormati oleh komunitas internasional.
Presiden Trump bahkan menyebut Presiden Prabowo sebagai figur yang kuat sekaligus cerdas dalam menghadapi berbagai dinamika global.
"Seorang yang sangat saya sukai, dia benar-benar tangguh. Saya tidak ingin berhadapan dengannya. Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia," ujar Presiden Trump, yang disambut perhatian para peserta forum.
Baca juga:
- Pasien Cuci Darah Sempat Terdampak, Pemutakhiran Data BPJS PBI Diminta Objektif
