KBR, Jakarta - Jalanan gang menuju rumah Ipah tergenang banjir rob sejak pagi. Air yang setinggi paha orang dewasa, membuatnya terpaksa melipat celana supaya tidak basah ketika menyusuri genangan.

“Iya, air pasang ini, air pasang. Ntar surutnya lagi, narik surut. Tadi mah gede banget ini,” kata Ipah sembari berjalan melewati genangan banjir, Januari 2026.

Rumah Ipah berada sekitar 200 meter dari bibir pantai, tepatnya di Kampung Kerang Ijo (Kerang Hijau). Sesuai namanya, kampung ini dikenal sebagai pusat tangkapan kerang hijau Jakarta. 

Sekitar seribuan warga yang tinggal di sana menggantungkan hidup pada kerang hijau, baik sebagai nelayan, membuka usaha, ataupun pengupas kulit kerang. Itu sebab kampung yang menghadap Teluk Jakarta ini berdiri di atas limbah kulit kerang.

Secara administratif, Kampung Kerang Ijo tercatat di RT 006 RW 022 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Bagi warga di kampung ini, banjir rob sudah menjadi langganan setiap hari.

Banjir rob di kampung itu berwarna keruh, aromanya khas laut yang asin bercampur bau tengik. Bau ini timbul karena campuran air laut dengan limbah rumah tangga dan pembusukan materi organik yang terendam.

Baca juga: Kelimpungan Kejar Tayang Ribuan Koperasi Desa Merah Putih

Karena langganan banjir rob, beberapa rumah di kampung ini berbentuk panggung. Rumah panggung itu merupakan program bantuan saat Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan. Ada 200 kepala keluarga yang menerima bantuan ini, termasuk keluarga Ipah.

Suami Ipah -Khalil, bekerja sebagai nelayan. Hari itu dia terpaksa menambatkan perahunya.

“Itu badai terlalu besar. Kencang anginnya, petir juga, terus banjir robnya tinggi. Dipaksakan khawatir perahunya ini udah agak tua,” kata Khalil.

Banjir rob juga membuat aktivitasnya terganggu. Ketika air pasang tiba, keluarganya lebih sering berdiam di rumah.

“Tadi jam setengah enam banjirnya langsung datang banjirnya besar. Banjirnya tiba-tiba,” kata Khalil.

Khalil merasa khawatir upaya warga menimbun kulit kerang untuk mencegah rumah mereka tenggelam tak banyak membuahkan hasil. Kampung tetap terendam dan makin rutin.

Saban banjir rob datang, kemalangan nelayan berlipat ganda. Jikapun ada tangkapan laut, seringkali tak bisa dijual.

“Mau dijual ke mana, kan ini agak sangat kebingungan. Bagaimana kalau di sini aja banjir, di pasar-pasarnya banjir,” keluh Khalil.

“Sekarang mah kalau dibilang 200 ya udah untung besar. Untung besarnya di saat kita dapat 200 itu untuk anak istri. Kalau di saat gelombang ini besar ya, terus kami berangkat dipaksakan,” kata Khalil.

Kalau sudah begini, Ipah harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan dapur.

“Ya ibu juga kan harus belanja. Sedangkan itu pengeluaran aja udah 250 ribu habis. Yang dapat 5 kilo itu kalau dijual paling dapetnya berapa sih? Kalau 1 kilonya 5 ribu yang 5 kilo paling dapetnya 20 ribu,” kata Ipah.

Baca juga: Tetap Miskin walau Hidup di Lumbung Migas

Untuk menambal kebutuhan hidup, berutang akhirnya jadi satu-satunya opsi.

“Jadi kami nyakut utang sama warung itu. Sedangkan itu hampir setiap hari,” kata Ipah.

“Utang di warung-warung, utang di teman-teman. Ya saling adaptasi aja lah, gimana caranya kita ini supaya kuat,” timpa Khalil.

Menurut Khalil, kondisi Jakarta Utara dahulu tidak seburuk ini. Ketika itu, benteng alami berupa hamparan hutan bakau atau mangrove masih rimbun.

“Dari semenjak 1983 saya sudah merantau ke wilayah-wilayah pesisir. Bukannya banyak lagi, masih indah mangrovenya, bersih airnya jernih. Ketika air dari Bogor datang itu bisa buat cuci baju, cuci pakaian apa gitu terus piring, buat cuci beras juga dulu,” kata Khalil.

Namun, pesatnya pembangunan di pesisir Jakarta dalam tiga dekade terakhir mengakibatkan mangrove menyusut hingga hanya tersisa 25 persen saja.

Data Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mencatat hutan mangrove Jakarta tinggal 300-an hektare saja pada tahun 2020. Padahal di tahun 1990-an, masih seluas 1.300 hektare.

“Di situ pohon-pohon mangrove, kami sangat menyayangkan kalau mangrove itu diganti dengan bangunan-bangunan seperti hotel-hotel,” kata Khalil.

Khalil masih ingat ketika kehadiran beton menggantikan akar mangrove pada 1990-an. Ketika itu pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) dimulai.

Proyek garapan konsorsium Ciputra dan Salim Group sempat mendapat protes keras. Tidak hanya dari warga pesisir, tetapi juga sejumlah pakar lingkungan, tata ruang, dan lembaga masyarakat sipil.

Mereka mewanti-wanti pembangunan PIK yang menggerus hamparan hutan bakau bakal meningkatkan risiko banjir, terutama di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebab sistem tata air akan terganggu dan kawasan resapan air alami hilang.

Apa yang diprediksi sejumlah kalangan terjadi. Hilangnya ekosistem mangrove makin memperparah banjir rob di pesisir Jakarta.

Nelayan seperti Khalil hanya bisa berharap sumber penghidupannya tak mati begitu mendengar kabar pembangunan di pesisir Jakarta terus dilanjutkan. Apalagi, kini PIK 2 garapan Agung Sedayu Grup sudah dimulai.

“Tidak ada sosialisasi untuk membangun proyek tersebut, proyek reklamasi atau PIK 2. Tiba-tiba di laut saya dibatasi tidak boleh melaut, ini batas-batas DKI. Padahal saya di sini sampai saat ini sudah 38 tahun. Kok kenapa dibatas-batasi sih dilarang untuk mendekat-mendekat ladang sumber kehidupan kami dari kecil, dari saya umur 7 tahun sudah jadi sumber kehidupan,” kata Khalil.

Proyek reklamasi utara Jakarta yang menghilangkan hutan bakau bukan satu-satunya penyebab kampung nelayan makin sering terendam banjir rob. Menurut Heri Andreas, Ahli Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), penyebab lainnya adalah turunnya permukaan tanah di Jakarta.

“Nah kalau di tahun 97, 98, 2000-an awal gitu ya, itu memang catatan penurunan tanahnya ada gitu ya. Nah tetapi di daerah pesisirnya itu masih lebih tinggi dari muka laut. Sehingga waktu itu ketika tanahnya terus turun, banjir rob itu belum ada waktu itu,” ujar Heri Andreas kepada KBR, Januari 2026.

Andreas merupakan salah satu ahli yang konsisten menyuarakan peringatan amblesnya tanah Jakarta dan memprediksi kota ini akan tenggelam.

Baca juga: Ancaman Ekosida di Pulau Sipora Mentawai

Pada 1997 ketika masih menjadi mahasiswa, Heri bersama profesornya, Zainal Abidin, melakukan riset ekstensif tentang struktur tanah di Jakarta Utara kurun 1982 hingga 2011. Tim menemukan permukaan tanah di Jakarta rata-rata turun 2–15 sentimeter atau bahkan 20–25 sentimeter dalam setahun.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan permukaan air laut di wilayah utara Jakarta naik sekitar 0,8 cm per tahun. Sedangkan permukaan tanah turun hingga 10-12 cm per tahun.

Tak hanya menghadapi penurunan tanah (land subsidence), Jakarta juga terancam oleh naiknya permukaan air laut akibat krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi menyebabkan wilayah antartika dan greenland kehilangan ribuan gigaton es.

“Dengan data satelit altimetri, dengan tide gauge dan lain-lain, nah ternyata ketemu juga bahwa sea level rise itu tidak signifikan hanya 6 mm per tahun. Sementara turunnya (tanah) bisa 10 cm bahkan dulu bisa 20 cm per tahun,” jelas Heri.

Penurunan muka tanah bisa terjadi secara alami dengan kecepatan 1-2 cm per tahun. Sementara kecepatan amblesnya permukaan tanah Jakarta melampaui itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah di Jakarta merosot begitu cepat.

Eksploitasi air tanah di Jakarta telah berlangsung sejak abad 19. Ketika itu warga mulai menggantungkan sumber air bersih dengan menggali tanah melalui sumur gali atau sumur bor. Situasi itu berlangsung hingga hari ini.

Kebutuhan air bersih di Jakarta diperkirakan mencapai 846 juta meter kubik per tahun pada 2019. Sedangkan layanan air bersih perpipaan Jakarta hanya mencapai sekitar 62 persen, sehingga sisa kebutuhan air bersih dipenuhi dari pengambilan air tanah. Pada 2020 tercatat pengambilan air tanah di kisaran 6 juta meter kubik per tahun.

Masalah ini juga mendapat sorotan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menyadari, penggunaan air tanah yang berlebihan –utamanya oleh gedung-gedung– akan mempercepat penurunan tanah di Jakarta.

Pada 6 Februari lalu, Pramono Anung menerbitkan aturan untuk mengawasi penggunaan air tanah oleh gedung-gedung di ibu kota.

“Air tanah di Jakarta juga menjadi hal yang harus diperhatikan supaya kemudian tidak terjadi penurunan permukaan air tanah yang berisiko pada banjir,” kata Pramono Anung di Jakarta, 9 Februari 2026.

Dia mengklaim PAM Jaya –perusahaan penyedia air bersih perpipaan– sudah bisa melayani 81 persen penggunaan air di gedung-gedung Jakarta. Artinya, masih ada 19 persen gedung yang berpotensi menggunakan air tanah.

Meski sebetulnya sudah ada larangan penggunaan air tanah oleh gedung dengan luas 5.000 meter persegi dan memiliki lebih dari delapan lantai. Larangan itu dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023.

“Sekarang ini memang sudah ada beberapa perusahaan yang kami minta untuk melakukan perbaikan. Dan juga ada, saya tepatnya lupa angkanya, yang sudah kami berikan teguran secara tertulis untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Pengambilan air tanah terus-enerus telah merusak lapisan akuifer yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan air di lapisan bawah tanah. Kondisi ini yang memicu penurunan muka tanah secara signifikan, terutama di Jakarta Utara.

"Seperti Muara Angke kan jaringan pipanya belum bagus. Tambah ada industri. Nah kalau industri kan selain perpipaan, juga ambil air tanah karena kebutuhannya lebih besar,” kata Heri.

Heri memperkirakan, pesisir utara Jakarta paling dulu tenggelam.

“Jadi memang rata-rata di wilayah pesisir itu turunnya lebih besar gitu ya. Kemudian Pantai Mutiara juga dulu besar, kemudian habis itu Kamal Muara besar. Nah sekarang tinggal menyisakan ke Muara Baru yang masih lumayan. Muara Angke itu yang masih lumayan, yang masih ini paling tinggi malah sekarang ya. Kemudian Kamal Muara. Nah Marunda,” lanjut Heri.

Sekitar dua kilometer dari rumah Khalil, berdiri tanggul untuk menahan masuknya air laut. Tinggi permukaan air laut sudah melampaui tinggi permukaan tanah.

Tanggul setinggi 2 meter itu dibangun usai banjir menerjang perumahan elite Pantai Mutiara, 2008 lalu. Meski beberapa sisi mulai bocor dan ditambal seadanya dengan karung berisi pasir, tanggul itu bisa menahan air laut tidak menggenangi perumahan.

Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi Khalil dan warga di kampung-kampung nelayan pesisir Jakarta.

“Soal banjir kan lebih parah lah. Kalau jalan enggak banjir, warganya masyarakatnya tenggelam, kan enggak lucu. Itu kan sama juga penindasan,” kata Khalil.

Pemerintah yakin keberadaan tanggul laut bakal menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. Presiden Prabowo bilang, tanggul akan dibangun sepanjang 500-an kilometer dari ujung barat ke timur.

Namun, menurut Heri tanggul bukan lah solusi.

“Tanggul itu sistem proteksi. Tapi semua sistem proteksi punya batas,” kata Heri.

Dia menduga tanggul yang dibangun terus ditinggikan setiap tahunnya. Sebab, permukaan tanah juga terus menurun.

“Di DKI itu tanggulnya sudah ditinggikan 3 kali ya sebenarnya. Ada yang bahkan 4 kali tanpa kita tahu atau tidak. Tidak banyak yang tahu ya. Sebenarnya udah ada tanggul, tanggulnya turun, air lautnya datang lagi, tinggikan lagi 1 meter. Kemudian tanggulnya turun, air lautnya datang lagi, tinggikan lagi gitu ya. Jadi kalau sudah 3 kali itu sebenarnya tanggulnya sudah 3 meter lebih sekarang ini,” kata Heri.

Baca juga: Tergusur, Melawan, dan Menang! 16 Tahun Perjuangan Warga Kampung Semper

Menurut Heri, meninggikan tanggul tanpa menghentikan penurunan tanah adalah upaya yang sia-sia. Semestinya, ada upaya konkret untuk segera menghentikan pengambilan air tanah.

“Ya sebenarnya kalau tanggul itu, kalau saya suka bahasakan sebagai painkiller. Itu bukan obatnya sebenarnya. Kenapa? Karena meskipun tanggul ada, tanahnya tetap turun. Karena kita harusnya mengobatinya itu bagaimana tanahnya menjadi tidak turun. Kalau misalnya obat yang sebenarnya itu adalah mengendalikan eksploitasi air tanah, mengganti eksploitasi dengan perpipaan,” jelas Heri.

Hingga sekarang, jaringan pipa air bersih di Jakarta belum mencapai 100 persen. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan urusan perpipaan itu akan rampung pada 2030.

Namun, Heri menilai belum rampungnya jaringan perpipaan itu akan membuat warga terus-menerus menyedot air tanah.

“Kalau dulu baru 40 persen, misalnya sekarang sudah mulai 70 persen. Nah jadi dari awal dulu memang punya problem manajemen air ya,” kata Heri.

Heri menganggap Jakarta saat ini masih bisa “bernapas” berkat keberadaan tanggul. Namun, kondisi itu hanya sementara.

“Tetapi Jakarta tetap di bawah laut karena tidak bisa diangkat lagi tanahnya. Di 20 persenan wilayah Jakarta udah di bawah laut. Jakarta memang tetap di bawah laut,” kata Heri.

Penulis: Hoirunnisa

Editor: Wahyu Setiawan, Malika