Ruang aman bagi perempuan kian menyempit di era digitalisasi. Lihat saja laporan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) ke Komnas Perempuan pada 2024 yang mencapai 1.791 kasus. Naik 40,8 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus KBGO terbanyak.Selain itu, SAFEnet menerima 665 aduan selama Kuartal II 2025, mayoritas berupa ancaman penyebaran konten dengan total 312 kasus.Realita ini menunjukkan sejumlah regulasi seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga UU ITE gagal mencegah kasus-kasus KBGO.Karenanya dalam Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang dimulai 25 November hingga 10 Desember 2025, urgensi perlindungan perempuan, termasuk di ranah digital, kencang disuarakan.Mengapa kasus-kasus KBGO marak terjadi? Seperti apa dampak berantainya pada korban? Bagaimana komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan? Bagaimana mengembalikan ruang digital yang aman dan ramah perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KemenPPPA Prijadi Santoso, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Sekretaris Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (Paku ITE) Anindya Shabrina.

Pergerakan kelompok teroris belakangan makin mengkhawatirkan. Mereka menerapkan pola baru dengan menjaring anak-anak lewat media sosial dan gim daring.Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri mengungkap sebanyak 110-an anak di 23 provinsi direkrut via saluran digital sepanjang tahun ini oleh lima tersangka. Angka ini naik drastis, lantaran periode 2011 hingga 2017 hanya 17 anak yang menjadi korban perekrutan jaringan teroris.Mengapa kelompok ekstremis merekrut anak-anak dan memilih media sosial dan gim daring sebagai mediumnya? Bagaimana proses perekrutan terjadi? Mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana penanganan yang tepat terhadap anak-anak yang sudah terpapar ekstremisme? Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kasubdit Perlindungan WNI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Solihuddin Nasution, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, dan Pengamat Terorisme sekaligus Pendiri Ruangobrol.id Noor Huda Ismail.

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (18/11) diprotes keras karena mengabaikan suara masyarakat sipil. Aturan di KUHAP baru, berpotensi mengancam hak-hak sipil, tak terkecuali bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.Jumlah mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Mei 2025, misalnya, menunjukkan peningkatan jumlah napi dan tahanan perempuan yaitu sebanyak 10.404 narapidana perempuan dan 3.283 tahanan perempuan. Dalam draf RKUHP versi Maret 2025, hanya satu pasal yang mengatur tentang kerentanan perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu Pasal 138. Bab tentang hak perempuan, hak korban, dan hak disabilitas, tidak terintegrasi ke pasal-pasal lain yang mengatur proses peradilan pidana.Apa saja dampak aturan KUHAP baru terhadap perempuan berhadapan dengan hukum? Bagaimana perbandingannya dengan aturan KUHAP lama? Adakah celah untuk menggugat atau membatalkannya? Bagaimana memastikan perlindungan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di era KUHAP barDi Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua Pelaksana Harian Asosiasi APIK Indonesia Khotimun Sutanti dan Staf Kajian dan Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta Tsaltsa Arsanti.

November selalu diwarnai polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk besaran kenaikan UMP 2026 bakal diumumkan Jumat, 21 November, besok. Kelompok buruh sudah mengajukan beberapa skema, dengan kenaikan antara 6,5% hingga 10,5%.Di tengah hiruk-pikuk perdebatan besaran upah layak, masih ada PR yang belum tuntas, tetapi jarang dibahas, yakni isu kesetaraan upah yang mencederai rasa keadilan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 menunjukkan ada kesenjangan upah berdasarkan gender. Upah rata-rata buruh laki-laki sebesar Rp3,37 juta, sedangkan buruh perempuan Rp2,61 juta.Mengapa kesenjangan upah patut ditolak dan kesetaraan upah mesti didukung? Apa saja hambatan mencapai kesetaraan upah? Seperti apa gambaran upah yang layak dan setara?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Dewan Buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan Nurjaman, dan Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjuddin Noer Effendi.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen. Namun, di sisi lain, Masyarakat Adat masih menghadapi berbagai bentuk represi yang mengancam eksistensi dan kearifan mereka. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah adat Papua dan Maluku. PSN yang membabat hutan sebagai habitat dan sumber kehidupan Masyarakat Adat bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi negatif yang signifikan. Suara-suara Masyarakat Adat dalam COP30 pun masih belum banyak didengar. Padahal, Masyarakat Adat membawa suara kolektif tentang perlindungan hak-hak adat, pelestarian hutan, dan pengakuan atas wilayah adat sebagai solusi nyata terhadap degradasi lingkungan serta ketidakadilan iklim yang selama ini sering terabaikan. Dalam diskusi pagi ini, kita akan mendengarkan seperti apa suara Masyarakat Adat di COP30. Apakah suara dan tuntutan mereka sudah sepenuhnya diakomodasi atau belum? Tantangan apa saja yang mereka hadapi? Mari kita berbincang lebih jauh mengenai hal ini.

Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) selangkah lagi bakal disahkan di Rapat Paripurna DPR hari ini. Parlemen dan pemerintah ngotot RUU itu segera diketok meski diprotes keras berbagai kalangan. Somasi yang dilayangkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan pun tak digubris para wakil rakyat.Dalihnya RUU KUHAP wajib rampung tahun ini karena bakal berimplikasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026.Kebut-kebutan pengesahan RUU KUHAP dikritik karena menafikan masukan publik. Penyusunannya dinilai sarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan minim partisipasi publik yang bermakna.Apa yang akan terjadi jika RUU KUHAP disahkan? Bagaimana dampaknya pada sistem peradilan di Tanah Air? Adakah peluang untuk dibatalkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Tim Penyusunan DIM RUU KUHAP/Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya Ladito R. Bagaskoro dan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iqbal Muharam Nurfahmi.

Ledakan di SMAN 72 Jakarta menyadarkan kita betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi anak dan remaja di Indonesia. Anak-anak tumbuh di beragam lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, sosial, dan juga digital. Di tiap lingkungan itu, anak rentan mengalami kekerasan dalam aneka bentuk, yang kerap gagal diantisipasi.Pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, sudah berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Banyak spekulasi beredar soal motif maupun penyebab yang melatari pelaku melakukan kekerasan, diantaranya; dampak buruk gim daring atau situs gelap, kenakalan remaja, hingga perundungan.Bagaimana respons pemerintah dan berbagai pihak dalam menyikapi peristiwa ini? Seperti apa penanganan yang tepat bagi pelaku? Bagaimana pula penanganan ke puluhan siswa yang menjadi korban? Perubahan apa yang harus segera dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah, rumah, sosial, maupun digital yang aman bagi anak?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan dan Pakar Psikologi yang juga Praktik Psikolog Klinis di RS Swasta Jakarta Feka Angge Pramita, MPsi.

Senin lalu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Jimly Asshiddiqie ini, ditarget tiga bulan menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki institusi kepolisian.Dari 10 anggota, lebih dari separuhnya berasal dari unsur pemerintah dan kepolisian, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Komposisi ini memunculkan keraguan tentang rekomendasi yang nanti dikeluarkan, seberapa obyektif dan imparsial hasilnya? Bagaimana semestinya Komisi ini bekerja? Masalah apa saja di tubuh Korps Bhayangkara yang wajib dibahas dan dipecahkan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron Mabruri, Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto, dan Peneliti ICJR Girlie LA Ginting.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengganjar Presiden ke-2 RI Soeharto dengan gelar pahlawan nasional, mengabaikan gelombang penolakan dari korban pelanggaran HAM, aktivis, tokoh masyarakat hingga akademisi. Ironisnya, Soeharto bersandingan dengan Presiden ke-5 RI Gus Dur dan aktivis buruh perempuan, Marsinah, yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon berdalih Soeharto berjasa dalam bidang keamanan, ekonomi, hingga pembangunan. Ia membantah Soeharto terlibat KKN dan pelanggaran HAM berat.Saat upacara penganugerahan gelar di Istana Negara, kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani tak tampak hadir. Apakah ini simbol dari sikap penolakan PDIP? Apa saja implikasi dari gelar pahlawan bagi Soeharto? Adakah celah untuk menganulirnya? Bagaimana nasib penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Bonnie Triyana, Keluarga Penyintas ’65 Uchikowati, serta Sejarawan dan Dosen Prodi Sosiologi Fisip Universitas Nasional (UNAS) Andi Achdian.

Gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo dikecam karena mengancam kebebasan pers. Amran menggugat Tempo membayar Rp200 miliar atas pemberitaan berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang terbit 16 Mei 2025 lalu. Ia berdalih upaya pengadilan ditempuh karena Tempo tak mematuhi pernyataan dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Sementara Tempo menyatakan sudah menjalankannya. Insan pers dan masyarakat sipil menyebut mestinya Amran mencari penyelesaian di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan ke pengadilan. Gugatan dinilai mengabaikan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ini juga mengingatkan kembali ke era pembredelan pers ala Orde Baru. Apakah gugatan Amran terhadap Tempo layak dilanjutkan? Apa dampak gugatan ini terhadap ekosistem pers Tanah Air? Upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kebebasan pers? Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Direktur LBH Pers Mustafa Layong, Ketua Dewan Pers 2016-2019/ Ahli Pers Stanley Adi Prasetyo, dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Asfinawati.