Pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu akhirnya direaktivasi, tak lupa dengan memberi dalih soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial.

Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menemukan setidaknya 150 kasus di berbagai daerah seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari hingga Papua. Tercatat ada 200 ribu lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan, mayoritas bergantung pada skema PBI.

Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit.

Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini? Mengapa persoalan klasik seperti pendataan tak kunjung ketemu solusi? Bagaimana mengurainya?

Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Peter Petrus Hariyanto dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.