(Disarankan menggunakan penyuara jemala atau headphone) Eva Meliani Pasaribu bertolak dari Karo, Sumatra Utara ke Jakarta dengan satu tekad: mencari keadilan. Empat keluarganya tewas mengenaskan. Ayah, ibu, adik, dan anak semata wayangnya diduga dibakar di dalam rumah. Peristiwanya sudah berlalu setahun, tapi dalangnya belum ditangkap. Ada dugaan keterlibatan anggota militer dalam pembakaran. Disinyalir kasus itu terkait berita soal perjudian yang ditulis ayahnya, Rico Sempurna Pasaribu. Bagaimana perjuangan Eva mencari keadilan. Simak kisahnya bagian kedua, habis.

Pati masih mencuri perhatian seantero negeri, lewat gerakan massa menentang kebijakan Bupati Sudewo, yang dianggap sewenang-wenang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Ribuan warga Pati turun ke jalan, Rabu (13/8), menuntut Sudewo mundur, padahal belum genap enam bulan menjabat. Politikus Partai Gerindra ini juga terancam dimakzulkan usai DPRD menggulirkan pansus hak angket. Dari total 22 tuntutan warga, Pansus menyoroti 12 kebijakan kontroversial Sudewo selama memimpin Pati.Solidaritas terhadap perjuangan warga Pati mengalir deras. Kiriman air mineral, makanan ringan, hingga buah-buahan berdatangan dari warga luar Pati untuk mendukung kebutuhan logistik massa aksi.Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memantik semangat warga di daerah lain untuk menentang kebijakan pajak yang tidak bijak. Misalnya di Malang, Cirebon, Semarang, hingga Jombang.Bagaimana kisah perlawanan warga Pati dimulai? Seperti apa perkembangan terbaru di lapangan? Apa yang terjadi jika Bupati Sudewo mundur atau dimakzulkan? Apa yang bisa dipelajari dari peristiwa di Pati?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topi ini bersama Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono, lalu Kuasa Hukum Masyarakat Pati sekaligus Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai, dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti.

Aktivitas fisik atau olah raga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran dan badan menjadi sehat. Saat ini popularitas olah raga padel tengah melonjak. Namun, apakah hal itu karena memang mereka sadar pentingnya hidup sehat, atau cuma FOMO (Fear of Missing Out) atau hasrat untuk tidak ketinggalan trend?Bagi sebagian orang, padel menjadi pilihan karena manfaat kesehatannya dan suasana kompetisi yang fun. Namun, tak sedikit pula yang tertarik mencoba karena tren media sosial dan gaya hidup yang ditampilkannya. Meski awalnya hanya ikut-ikutan, banyak yang akhirnya jatuh cinta dan rutin bermain.Syara Nashya Audina, aktivis olah raga, membagikan perspektifnya tentang fenomena padel, persepsi soal biayanya, dan bagaimana olahraga ini bisa diakses oleh berbagai kalangan. Simak pemaparan lengkapnya hanya di Podcast Perspektif Baru.

⚠️ Awas, Ada Zombie! ? Ini bukan soal zombie apocalypse, tapi lagi ngomongin fenomena orang yang terjebak di rutinitas, ngejalanin hari-hari auto pilot, terus lupa sama mimpi-mimpi. Zombie modern alias hidup tapi gak hidup, bisa menjangkiti siapa aja. So, jangan mau jadi zombie ya.  Dengerin episode ini buat dapet insight: 1. Gimana supaya keluar dari kondisi zombie? 2. Apa perlu masih ngejar passion? 3. Skill apa yang perlu dipelajari untuk bisa relevan? Dengerin episodenya di KBR Prime, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kalau kamu suka konten ini, kasih bintang 5 ya!

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia bakal menerima dana riset dari pemerintah senilai Rp200 hingga Rp300 juta, melalui Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Menurut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IV Lukman, dana itu untuk mengakomodasi kebutuhan dan kreativitas mahasiswa yang aktif di BEM, sehingga mereka tak lagi turun ke jalan berdemonstrasi.Program dana riset untuk BEM diduga upaya terselubung untuk menggembosi gerakan mahasiswa, mereplikasi cara-cara Orba. Kala itu, lewat program Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kemahasiswaan, Soeharto ingin membatasi kegiatan politik mahasiswa di kampus.Sebanyak 250 kampus akan menerima dana riset Kemendiktisaintek, antara lain Universitas Mulawarman Kalimantan Timur dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bagaimana sikap BEM KM Unmul? Apa reaksi rektorat UMY?Apakah kebijakan ini tepat di tengah upaya efisiensi anggaran? Bagaimana pengawasannya? Apa dampak program dana riset terhadap independensi perguruan tinggi?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topi ini bersama Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Zuly Qodir, lalu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) Maulana, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Publik ramai mempersoalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal guru dan dosen bergaji kecil, karena keterbatasan APBN. Lantas ia melontarkan pertanyaan, "apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?", tanpa menyampaikan jawaban.Ucapan Sri Mulyani dinilai problematis, sehingga mengundang kritik dan cibiran, karena mengusik rasa keadilan. Pasalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Namun, tenaga pendidik sebagai garda terdepannya justru tak dihargai, masih jauh dari sejahtera.Berdasarkan data Jobstreet pada Agustus 2025, rata-rata gaji guru di Indonesia berkisar antara 3,8 juta hingga 5,5 juta rupiah per bulan. Angka ini berbeda di tiap daerah. Ini menjadikan gaji guru Indonesia terendah se-Asia Tenggara. Fakta lainnya, tak sedikit guru yang justru dibayar gaji di bawah UMR. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat masih guru yang bahkan digaji ratusan ribu rupiah per bulan.Mengapa gaji guru masih rendah? Bagaimana tata kelola alokasi anggaran pendidikan selama ini? Apakah ada skema solutif untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik? Bagaimana praktik di negara lain?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyansyah dan Pengamat Pendidikan UIN Jakarta sekaligus Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah.

Pemerintah menilai tingginya angka perceraian di Indonesia jadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius sehingga negara perlu hadir dalam menjaga keutuhannya. Karena itulah muncul usulan agar revisi terhadap Undang-Undang tentang Perkawinan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan. Namun, untuk menjalani rumah tangga, ada kesehatan mental yang harus dijaga. Sementara, sebagian pasangan ingin berpisah karena berada dalam toxic relationship, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lantas, bagaimana merawat tali perkawinan tanpa mengorbankan kesehatan mental? Dalam Podcast Disko "Diskusi Psikologi" kali ini, kita obrolkan dari sisi psikologis soal bagaimana merawat perkawinan agar dipenuhi dengan cinta dan tanpa menyakiti dan mengorbankan mental pasangan yang menjalaninya. Beberapa hal penting yang bisa kamu dengar, diantaranya: - Cara merawat hubugan perkawinan - Bagaimana menjaga kesehatan mental dari pasangan yang menikah - Dampak mental pasangan yang berada dalam hubungan perkawinan tak sehat dan upaya pemulihan Kamu juga bisa menikmati podcastnya dalam bentuk video di Youtube KBR.

Presiden Prabowo Subianto memperbesar struktur organisasi TNI. Pembentukan 162 komando dan satuan baru TNI, termasuk 6 Komando Daerah Militer (Kodam) TNI AD, yang diresmikan Minggu, 10 Agustus lalu, menjadi bagian dari penggemukan tersebut.Menurut Juru Bicara TNI AD, Wahyu Yudhayana, penambahan kodam baru bertujuan agar TNI lebih responsif mengatasi isu-isu lokal, baik saat menghadapi ancaman militer maupun non-militer seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam. Se-urgen itukah?Mengapa Prabowo ingin membuat organisasi TNI lebih gemuk? Bukankah hal ini bakal membebani anggaran negara? Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa langkah itu merupakan bentuk kemunduran reformasi di tubuh TNI?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013 Soleman B. Ponto, Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat, dan Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra.

Inilah top three hoax of the week pilihan yang beredar mulai dari tanggal 1 - 7 Agustus 2025. Ini hasil periksa fakta pilihan dengan tingkat engagement tertinggi pada akun X/Twitter MAFINDO (@TurnBackHoax), bareng Aribowo Sasmito, Co-Founder dan Fact-Check Specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). 3. Video Bernarasi Aksi Protes Warga AS Menolak Serangan ke Iran 2. Video Seolah Willie Salim & Raffi Ahmad Promosi Judi Online dan Bagi-Bagi Uang 1 Milyar 1. Video Bernarasi Kejaksaan dan Polisi Bakal Panggil Peserta Reuni UGM Angkatan Jokowi

Kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut tahun depan. Ketentuan detail terkait efisiensi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Ada 15 item belanja negara yang dipangkas besaran anggarannya, seperti, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, hingga perjalanan dinas.Presiden Prabowo mengklaim kebijakan efisiensi berhasil menghemat belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga memengaruhi kinerja lembaga-lembaga negara independen, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Komnas Disabilitas, dan lainnya. Padahal mereka adalah lembaga-lembaga yang bergerak di isu perlindungan kelompok rentan.Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan menggali dampak riil efisiensi terhadap Komnas Perempuan, selaku salah satu lembaga negara independen. Bagaimana strategi mereka memaksimalkan perannya saat anggaran seret? Apakah potong anggaran memengaruhi kerja penanganan kasus? Bahasan ini bakal dibincangkan bareng Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih.Ruang Publik KBR juga mengundang Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad dan Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Aulia untuk makin membuka perspektif tentang kebijakan efisiensi.Apa catatan mereka atas pengetatan anggaran di semester pertama pemerintahan Prabowo? Apa saja catatannya? Apakah kebijakan efisiensi tepat untuk dilanjutkan? Simak siaran live-nya di Youtube KBR Media.