NASIONAL

Tiket Pesawat Melambung, Satgas Bisa Bendung?

Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri.

AUTHOR / Shafira

EDITOR / Agus Luqman

Tiket Pesawat Melambung, Satgas Bisa Bendung?
Calon penumpang di Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (12/6/2024). (Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi)

KBR, Jakarta - Harga tiket pesawat yang mahal kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri atau domestik. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan salah satunya pemerintah berencana membentuk satuan tugas penurunan harga tiket pesawat. Diharapkan Satgas bisa membuat harga tiket pesawat dalam negeri lebih efisien.

"Yaitu sudah diadakan rekornya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan. Termasuk pembentukan satgas untuk penurunan tiket pesawat," ujar Sandi saat ditemui di Kompleks Stadion GBK, Minggu, (14/7/2024).

Pemerintah berencana melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam Satgas Tiket Pesawat. Termasuk Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pariwisata.

Sandiaga mengatakan jika mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia tidak segera ditekan, akan berdampak buruk pada sektor pariwisata.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut tiket pesawat Indonesia paling mahal nomor dua di dunia. Melalui akun Instagramnya, Luhut menyebut tingginya harga tiket pesawat di Indonesia hanya kalah dari Brazil.

Luhut juga menyebut pemerintah bakal mengevaluasi harga tiket pesawat setiap bulan melalui organisasi baru bernama Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia mendukung rencana pemerintah membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Pesawat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra Komite nanti bisa memastikan apa saja komponen pembentuk biaya dalam tiket pesawat. Dengan begitu, dapat diketahui secara terang-benderang apa saja penyebab tingginya harga tiket pesawat.

Irfan juga mengklaim selama lima tahun terakhir tidak ada kenaikan signifikan harga tiket pesawat di Indonesia.

Baca juga:

Monopoli?

Sementara itu, Komisi bidang Perhubungan di DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat.

Anggota Komisi bidang Perhubungan di DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, salah satu yang ingin diperjelas adalah dugaan monopoli di industri aviasi, sebagai salah satu penyebab utama mahalnya harga tiket.

"Itu hanya dimonopoli oleh Pertamina. Harga itu dimonopoli lumayan fantastis dibanding negara lain. Sehingga pertamina untuk luar biasa dari penjualan avtur. Berartikan BUMN ingin untung banyak tapi mencekik masyarakat. Kan nggak betul," ujar Syahrul kepada KBR, Selasa (16/7/2024).

Anggota Komisi bidang Perhubungan di DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta Komite Supervisi Tiket Pesawat bisa menurunkan harga tiket pesawat sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir pada Oktober mendatang.

Di lain pihak, pengamat penerbangan Gerry Soejatman tidak yakin pembentukan Satgas atau Komite bisa menyelesaikan masalah mahalnya biaya tiket pesawat.

"Adanya satgas ini malah saya khawatirnya tanda tidak mengertinya pemerintah masalah industri penerbangan itu saya lebih khawatir di situ karena tidak mengerti lalu dibuat satgas dengan goals specific, saya khawatir hasilnya keliru atau salah," ucapnya.

Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia Gerry Soejatman berpendapat kenaikan harga tiket pesawat lebih banyak dipengaruhi harga minyak dunia dan menguatnya kurs dolar Amerika.

"kalau kemarin ada yang bilang PPN untuk avtur diturunin, itu hanya 11 persen dari 40 persen komponen biaya, berarti itu hanya sekita 4 persen turunnya, kalau harga tiket atau biaya operasinya cuman turun 4 persen tidak akan membawa hasil signifikan di airline industry, kalau mau ada penurunan yang signifikan mau enggak mau ya cari cara kurs dolar diturunin atau avtur dituruin harganya, enggak ada cara lain," ujar Gerry, kepada KBR, Selasa (16/7/2024).

Baca juga:

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!