Politisasi Bansos Menjelang Pemilu, Bawaslu Bisa Apa?

"Bansos juga dijadikan ancaman kalau tidak memilih paslon tertentu, capres tertentu maka bansos akan dihentikan. Ini yang menurut saya juga sangat memalukan ya."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk meneruskan program bantuan sosial (bansos). Ia juga memerintahkan program bansos terus dipantau agar tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Baik yang berupa bantuan Bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH baik yang berupa BLT semuanya harus dipastikan tepat sasaran," kata Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/24).

Hasil kajian Indonesia Indonesia Budget Center (IBC) menunjukkan, anggaran bansos menjelang pemilu meningkat 12 persen atau 53 triliun rupiah. 

Pada 2023 dana bansos mencapai 443 triliun, sedangkan di 2024 naik menjadi 496 triliun. Sejumlah kalangan khawatir bansos dipolitisasi untuk kepentingan elektoral.

Namun, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko berulang kali mengeklaim tidak ada kepentingan politisasi dalam penyaluran bansos. Apalagi, jika dikaitkan dengan pencalonan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang saat ini menjadi calon wakil presiden.

Faktanya, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menemukan ada ancaman yang diterima penerima bansos berkaitan dengan politik. 

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mikewati Vera Tangka menyebut ancaman ini bentuk intimidasi kepada pemilih untuk memilih calon tertentu pada Pemilu 2024.

"Bansos juga dijadikan ancaman kalau tidak memilih paslon tertentu, capres tertentu maka bansos akan dihentikan. Ini yang menurut saya juga sangat memalukan ya, untuk ukuran demokrasi kita ya. Untuk ukuran kampanye kita. Bansos ini nggak ada hubungannya dengan pemilu. Bansos ini adalah program pemerintah, program yang itu dimandatkan oleh undang-undang. Siapapun presidennya, bansos harus tetap jalan," ujar Vera, dalam konferensi pers, Minggu (7/1/2024).

Baca juga:

• Temuan KPI, Penerima Bansos Diancam untuk Pilih Capres Tertentu di Pemilu 2024
• Rawan Dipolitisasi, Jokowi Tetap Lanjutkan Bansos

Diusulkan ditunda

Karena itu, Mieke Verawati menilai wacana penundaan penyaluran bansos, cukup masuk akal. Sebab, bansos biasanya baru disalurkan sekitar April-Mei atau mendekati tahun ajaran baru sekolah. Namun, kini sudah mulai diberikan di awal tahun.

Sejauh ini, Ombudsman RI belum mendapatkan laporan langsung mengenai politisasi bansos menjelang pemilu. Saat ini, Ombudsman masih dalam proses verifikasi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih sepakat jika penyaluran bansos ditunda, agar tidak disalahgunakan, atau bisa juga didistribusikan lembaga yang netral. Sebab, saat ini bansos bukan dalam rangka kedaruratan.

Namun, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, kurang sepakat dengan penundaan penyaluran bansos. Sebab, bansos diperlukan masyarakat sebagai perlindungan sosial, asal diberikan sesuai aturan.

"Apakah kita melarang (bansos) karena ini sekarang sebetulnya pertanyaannya apakah misalkan kepada negara-negara untuk sementara misalkan orang sudah sakit ini sudah sekarat, untuk penanganan, apa mesti kita tahan-tahan itu juga sebenarnya kita harus fair,” kata Puadi dalam Diskusi di Bawaslu, Minggu, (7/1/2024).

Puadi mengeklaim, Bawaslu fokus mengawasi proses pelaksanaan penyaluran bansos, ketimbang mendesak untuk menunda.

“Kalau misalkan terlihat ada bukti-bukti yang kuat oleh masyarakat laporkan Bawaslu sebagai pintu masuk penanganan pelanggaran tentunya kita akan menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran di tahapan kampanye," lanjut Puadi.

Baca juga:

• Bansos Jokowi Dinilai Kerek Elektabilitas Prabowo-Gibran
• Politisasi Bansos, Pengamat: Bawaslu Harus Proaktif

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut politisasi bansos menjelang pemilu bukan hal baru dan kerap berulang.

Itu sebab, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mendorong Bawaslu mengawasi ketat pemberian bansos, agar tidak dipolitisasi.

"Bawaslu harus proaktif juga ya menjemput bola, terkait dengan proses ini. Karena ini sudah menjadi rahasia umum, rahasia publik bahwa ada upaya-upaya politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Dan Bawaslu saya kira juga banyak tahu dan menjadi penting Bawaslu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tetapi, Bawaslu juga aktif menjemput bola melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses distribusi ini," ujar Badiul Hadi kepada KBR, Senin, (8/1/2023).

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Bawaslu lebih proaktif dan melakukan langkah konkret agar politisasi bansos tidak terus berulang. Ia menduga Bawaslu pasti menemukan persoalan politisasi bansos setiap tahun.

Editor: Agus Luqman