Rawan Dipolitisasi, Jokowi Tetap Lanjutkan Bansos

"Rahasia publik bahwa ada upaya-upaya politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan program bantuan sosial (bansos) dilanjutkan di tahun ini. Jokowi mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau supaya tepat sasaran.

Arahan itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

"Baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran," kata Jokowi.

Jokowi juga mendorong jajarannya memastikan stok bahan pangan terjaga. Ia tak ingin terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga harga bahan pangan terjangkau masyarakat.

Sebelumnya, sebagian kalangan khawatir penyaluran bansos menjelang pemilu rawan dipolitisasi.

"Karena ini sudah menjadi rahasia umum, rahasia publik bahwa ada upaya-upaya politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah," kata Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi kepada KBR, Senin, (8/1/2023).

Baca juga:

• Bansos Jokowi Dinilai Kerek Elektabilitas Prabowo-Gibran
• Politisasi Bansos, Pengamat: Bawaslu Harus Proaktif

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengeklaim menemukan ada ancaman yang diterima penerima bansos.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mikewati Vera Tangka mengatakan, ancaman ini merupakan bentuk intimidasi untuk memilih calon tertentu pada Pemilu 2024.

"Bansos juga dijadikan ancaman kalau tidak memilih paslon tertentu, capres tertentu maka bansos akan dihentikan. Ini yang menurut saya juga sangat memalukan ya, untuk ukuran demokrasi kita, ya. Untuk ukuran kampanye kita. Bansos ini enggak ada hubungannya dengan pemilu," ujar Vera, dalam konferensi pers, Minggu, (7/1/2024).

Editor: Wahyu S.