Survei SMRC: 44 Persen Warga Akan Terima Politik Uang, Meskipun Tahu Itu Ilegal

Menurut survei SMRC, meskipun pengaruh politik uang ada, namun efektivitasnya terbatas karena sulit menemukan orang yang terpengaruh, yaitu hanya 1 dari 10 orang.

KBR, Jakarta - Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bulan November 2023 mencatat sebanyak 44 persen responden menganggap wajar politik uang dan bahwa politik uang bisa diterima. Meskipun para responden sadar bahwa hal itu ilegal.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan alasan utama yang muncul adalah kekurangan penegakan hukum, yang mendorong orang mencari celah guna menyiasati aturan tersebut.

Di sisi lain, 56 persen responden menyatakan politik uang tidak dapat diterima.

"Hanya 10 persen dari responden yang menyatakan bahwa mereka akan terpengaruh dalam pemilihan akibat pemberian uang atau hadiah. Hal ini berarti hanya 1 dari 10 kasus yang benar-benar memengaruhi pilihan mereka," kata Saiful Mujani dikutip dari tayangan YouTube SMRCTV, Kamis (21/12/2023).

Survei dilakukan selama periode Oktober hingga November 2023, dengan jumlah responden 1.939 orang, dengan margin of error plus minus 2,3 persen.

Baca juga:

• Darurat Politik Uang, Prof Burhanuddin Muhtadi: RI Tertinggi Ketiga Dunia
• Mudahnya Praktik Politik Uang Bukti Lemahnya UU Pemilu

"Berarti, 4 dari 10 kasus orang Indonesia itu menganggap wajar. Tapi, apakah orang yang menganggap politik uang itu wajar, itu terpengaruh atau tidak?" kata Saiful Mujani.

Saiful Mujani mengatakan, meskipun peluang pengaruh politik uang ada, namun efektivitasnya terbatas karena sulit menemukan orang yang terpengaruh, yaitu hanya 1 dari 10 warga.

"Di dalam masyarakat nasional, yang jumlahnya 204 juta, kalau kita mengatakan 10 persen yang akan terpengaruh, memilih karena dikasih uang itu hanya 10 persen. Hanya 1 dari 10 kasus," katanya.

"Mereka tidak tahu persis, siapa yang bisa dipengaruhi, dan berada di mana. Akibatnya, para pelaku politik uang ini akan menghambur-hamburkan uang. Ini yang membuat pemilu mahal. Untuk mendapat satu suara efektif dari politik uang, Anda harus memberi 10," kata Saiful.

Faktor demografis menunjukkan orang yang lebih rentan terhadap politik uang adalah perempuan dengan latar belakang sosial ekonomi rendah, tinggal di pedesaan, berusia di atas 55 tahun, berpendidikan rendah, dan berpenghasilan rendah.

Untuk mencegah maraknya politik uang, Saiful Mujani mendorong Bawaslu RI dan aparat fokus pada pencegahan terhadap kelompok yang mudah terpengaruh oleh politik uang.

Langkah-langkah pencegahan ini diharapkan dapat menjaga mereka menjadi korban praktik ilegal ini.

Baca juga:

• PPATK Komitmen Jaga Pemilu 2024 dari Adu Kekuatan Uang
• Temuan Transaksi Janggal Dana Kampanye, Mau Diapakan?

Editor: Agus Luqman