Darurat Politik Uang, Prof Burhanuddin Muhtadi: RI Tertinggi Ketiga Dunia

"Pada 2014 dan 2019 saya menemukan sekitar 33 persen pemilih terlibat dalam praktik jual beli suara. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang Indonesia, terpapar politik uang."

KBR, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia.

Hal itu disampaikan Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Burhanuddin memberi judul orasi ilmiahnya ‘Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi’.

Burhanuddin Muhtadi mencatat dalam riset yang dilakukannya, sekitar 33 persen atau 63 juta dari total 192 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 dan 2019 terlibat politik uang. Atau, kata dia, 1 dari 3 orang Indonesia terpapar politik uang.

"Pada 2014 dan 2019 saya menemukan sekitar 33 persen pemilih terlibat dalam praktik jual beli suara. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang Indonesia, terpapar politik uang. Dan dengan daftar pemilih tetap yang mencapai 192 juta orang, 33 persen berarti sekitar 63,5 juta pemilih di Indonesia terpapar jual beli suara," kata Burhanuddin Muhtadi, dipantau dari kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Baca juga:

• PPATK Komitmen Jaga Pemilu 2024 dari Adu Kekuatan Uang
• Mudahnya Praktik Politik Uang Bukti Lemahnya UU Pemilu

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan pemilih yang menjadi simpatisan menjadi target politik uang. Jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih, sedangkan 85 persen lainnya adalah massa mengambang (swing voters).

Burhan menyebut strategi pembelian suara hanya dapat memengaruhi 10 persen pilihan para pemilih. Meski begitu, hal ini lebih dari cukup untuk banyak kandidat yang mencetak kemenangan dalam pemilu.

"Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap menerima uang tapi soal memilih, tidak bisa diandalkan," kata Burhanuddin.

Orasi ilmiah itu disampaikan Burhanuddin Muhtadi saat dirinya dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria kelahiran 1977 itu dikukuhkan bersama 6 guru besar bidang sosial humaniora lainnya oleh Rektor UIN Prof Asep Saepudin Jahar.

Editor: Agus Luqman