PPATK Komitmen Jaga Pemilu 2024 dari Adu Kekuatan Uang

Serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga supaya Pemilu 2024 benar-benar jadi ajang adu gagasan, bukan adu kekuatan uang.

KBR, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyatakan, lembaganya sangat serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga supaya Pemilu 2024 benar-benar jadi ajang adu gagasan, bukan adu kekuatan uang. Apalagi bila kekuatan uang itu berasal dari hasil tindak pidana. Hal tersebut, kata Ivan, menjadi perhatian PPATK karena masuk dalam ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Sekali lagi, terima kasih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran. Kami siap untuk menerima data untuk kemudian kami lakukan kroscek. Untuk kemudian kami serahkan kembali sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Tapi kalaupun nanti terjadi dugaan tindak pidana PPATK akan selesaikan dengan penegak hukum lainnya di ranah pencucian uang," kata Ivan saat penandatanganan MoU Pemilu-Pilkada 2024 (15/9/2023)

Menurut Ivan, tidak pernah ada lonjakan transaksi sedemikian besar, sampai lebih dari 100% kecuali di saat-saat kontestasi politik.

Selanjutnya, kata Ivan, ada fakta bahwa seringkali tidak seluruh aturan mengenai pendanaan kampanye itu bisa dipatuhi. Contohnya mengenai jumlah perorangan dan jumlah korporasi yang bisa menyumbang.

Konsep PPATK adalah memastikan agar uang-uang hasil kejahatan tidak lari ke pembiayaan pemilu kontestasi politik.

Hari ini (Jumat, 15/9/2023), KPU RI meneken nota kesepahaman terkait Pemilu 2024 dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).

Pemilih Muda Mendominasi

Di lain pihak, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mendorong pemilih muda lebih partisipatif dengan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Menurut Menpora, jumlah anak muda di Indonesia kini ada hampir 65 juta orang dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Mereka ini, menurut Dito, butuh sosialisasi terkait Pemilu.

"Kita sudah melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama para penggiat Pemilu dan juga komunitas-komunitas yang berbasis hobi. Dan memang hasilnya dibutuhkan sosialisasi yang dirasa lebih relevan saat ini dan lebih mengena dengan aktifasi anak muda," ujar Menpora, Dito Ariotedjo dalam keterangan pers terkait MoU di kantor KPU, Jumat (15/9/2023).

Baca juga:

- Zulhas Bagi-bagi Gocapan, PAN Sebut Peduli Sosial

- Mudahnya Praktik Politik Uang Bukti Lemahnya UU Pemilu

Sebelumnya, KPU sudah merilis jumlah pemilih muda dalam Pemilu tahun depan sangat mendominasi yakni 52 persen atau lebih dari 106 juta orang.

Editor: Fadli