Serikat Petani dan Buruh Tolak Impor Beras 3 Juta Ton

Henry Saragih mengatakan, impor merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam kedaulatan pangan

KBR, Jakarta- Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) berdemonstrasi menolak impor beras di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Jum'at (19/1/2024). Ketua Umum Serikat Petani, Henry Saragih mengatakan, impor merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam kedaulatan pangan. Kata dia, kebijakan itu juga merugikan petani dalam negeri.

"Hal ini terus digaung-gaungkan oleh pemerintah, padahal menurut data iklim pada 2024 akan normal kembali. Klaim pemerintah yang menyatakan produksi beras turun tidak berdasar dan tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja," ujarnya dalam rilis Konferensi Pers, Jum'at (19/1).

Ketua Umum Serikat Petani, Henry Saragih menambahkan, massa aksi menuntut pemerintah memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari petani lokal. Dia juga mendesak agar pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras dari petani. Demonstran juga meminta pemerintah membenahi tata ulang produksi padi dan distribusi perberasan.

Baca juga:

• Batalkan Impor Beras 3 Juta Ton
• Pemerintah Impor Beras 3 Juta Ton dari 2 Negara untuk 2024

Ketua Umum Serikat Petani, Henry Saragih menilai keputusan pemerintah untuk mengimpor beras tahun ini merupakan suatu yang janggal. Dia meminta pemerintah tidak terus-menerus berdalih penurunan produksi lokal akibat fenomena El Nino.

"Hal ini terus digaung-gaungkan oleh pemerintah, padahal menurut data iklim pada 2024 akan normal kembali. Klaim pemerintah yang menyatakan produksi beras turun tidak berdasar dan tidak bisa dijadikan legitimasi impor begitu saja," imbuhnya.

Serikat Petani dan Partai Buruh menilai Indonesia berada dalam situasi yang memilukan karena semakin mengalami ketergantungan pangan, khususnya beras. Henry mencatat, impor beras pada 2023 yang mencapai 3,3 juta ton merupakan impor beras terbesar dalam 25 tahun terakhir, sejak 1998. Apalagi, pemerintah berencana untuk kembali impor 3 juta ton pada tahun ini. 

Henry menegaskan, impor beras tidak efektif untuk menjaga stabilitas harga beras. Kata dia, harga beras di masyarakat tetap tinggi, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Henry menegaskan, sejak April 2023, SPI telah mengusulkan perbaikan HPP gabah dan beras harus mendekati harga di lapangan. Namun, badan pangan nasional hanya menaikan HPP gabah kering panen ditingkat petani sebesar Rp800 dari sebelumnya Rp4.200 per kg menjadi Rp5.000 per kg.

Henry menyebut kenaikan yang tidak signifikan ini membuat Perum Bulog tidak sanggup memenuhi target Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Akibatnya, kata dia, petani memilih menjual gabah ke pihak lain yang menawarkan harga lebih layak.

Baca juga:

• Indonesia Diperkirakan Kekurangan Beras 2,8 Juta Ton

Lebih jauh Henry mengatakan, Perum Bulog tidak sanggup memenuhi CBP menunjukkan masalah yang terus berulang setiap tahun. Kata dia, terbatasnya stok beras Perum Bulog lantaran tidak sanggup menyerap gabah dan beras petani. Akibatnya harga beras tidak mampu dikendalikan lewat operasi pasar.

"SPI dan Partai Buruh dalam hal ini menilai bahwa solusi untuk masalah pangan adalah dengan kedaulatan pangan, yang salah satu prinsipnya yaitu pemenuhan hak, apakah itu hak atas tanah, benih, air, hingga faktor produksi lainnya," ucapnya.

"Sementara dalam ketahanan pangan, justru kami mempertanyakan keputusan impor yang didorong. Hal ini membuat sebuah negara yang bisa memproduksi pangan, menjadi tidak bisa menghasilkan pangan secara mandiri, karena hanya memperhitungkan aspek ekonomi saja," pungkasnya.

Editor: Muthia Kusuma