PKS: Target Penurunan Kemiskinan 2022 Tidak Tercapai

persoalan kenaikan harga beras hingga kelangkaan minyak goreng dan pupuk menjadi penanda tekanan pada rakyat miskin.

KBR, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menilai pemerintah tidak mencapai target penurunan kemiskinan tahun 2022.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani dalam Rapat Paripurna pada Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (24/8/2023).

"Per September 2022 angka kemiskinan mencapai 9,57 persen, jauh dari target APBN 2022 sebesar 8,5–9 persen. Jumlah rakyat miskin yang mencapai 26,36 juta jiwa masih jauh dari cita-cita kemerdekaan,” ucap Netty. 

Baca juga:

• Pemerintah Klaim Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem Lebih Cepat
• Mempertanyakan Target Ambisius Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan

Netty menambahkan, persoalan kenaikan harga beras hingga kelangkaan minyak goreng dan pupuk menjadi penanda tekanan pada rakyat miskin.

“Tingkat kemiskinan pun masih dalam kondisi sebelum pandemi, sebesar 9,22 persen. Padahal pada RPJMN 2020-2024 kemiskinan ditargetkan menjadi 7 persen hingga 6,5 ​​persen,” imbuhnya.

Fraksi PKS memandang pemerintah harus serius mengentaskan kemiskinan. Menurut legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu, stagnasi menurunnya kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. 

“Pada tahun 2014 penduduk miskin tercatat sebesar 11,3 persen hingga tahun 2022 hanya berkurang 1,73 persen selama 8 tahun lamanya. Pemerintah juga perlu mewaspadai masih terdapat 115 juta jiwa rakyat Indonesia yang rentan miskin menurut data Bank Dunia,” dia.

Sasaran Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan lebih cepat dalam rentan kurang dari setahun.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono mengatakan kemiskinan di tanah air berhasil diturunkan sebesar 0,62 persen.

"Pada bulan September 2022 kemiskinan kita sekitar 1,74. Sebelumnya di Maret 2022 sekitar 2,04. Pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, angka kemiskinan nasional ekstrem sebesar 1,12. Artinya dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan itu sebesar 0,62 persen turunnya,” kata Nunung dalam keterangan pers soal Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Rabu (23/8/2023).

Nunung menjelaskan kemiskinan ekstrem utamanya menggunakan indikator pendapatan 1,9 dolar Amerika per kapita per hari atau setara dengan Rp350 ribu per bulan per kapita.

Baca juga:

• Pemerintah Siapkan Anggaran Perlinsos Rp493 Triliun pada RAPBN 2024

Nunung mengatakan ketepatan sasaran dan program yang dijalankan untuk mengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi syarat penting tercapainya target pemerintah.

“Harus ada kemudian berbagai program yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga. Demikian juga yang ada di pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 harus berjalan beriringan, konvergensi. Kami di Kemenko PMK mengawal proses-proses itu mulai dari kementerian lingkungan untuk kemudian bisa mengkonvergensikan berbagai sasaran program yang ditujukan kepada kelompok masyarakat, berdasarkan nama demi alamat , "katanya.

Redaktur : Muthia Kusuma