Mempertanyakan Target Ambisius Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan

"Itu kan hanya slogan-slogan, tetapi implementasinya tidak terlihat, kalau kita lihat di dalam APBN 2024 itu untuk mencapai sasaran itu tidak ada, yang ada hanya bantuan sosial."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo berambisi menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada tahun depan. 

Jokowi ingin tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,0 hingga 5,7 persen dan kemiskinan turun menjadi 6,7 hingga 7,5 persen.

Target itu disampaikan Jokowi dalam pidato menjelang peringatan kemerdekaan RI pekan lalu. Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun untuk 2024.

"Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun," kata dia (16/8/23).

Mengutip data Badan Pusat Statistik BPS, hingga Maret lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,9 juta orang atau sekitar 9,36 persen. Walaupun angka kemiskinan terus turun, namun belum mencapai angka sebelum pandemi COVID-19.

Baca juga:

• Pemerintah Siapkan Anggaran Perlinsos Rp493 Triliun pada RAPBN 2024

Evaluasi Program

Salah satu upaya pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan yang ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi misalnya melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto mengatakan evaluasi kebijakan itu untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Apalagi, Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga 0 persen pada tahun depan.

"Untuk mendorong percepatan RB yang berdampak, maka kita mengimplementasikan salah satu tema mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di negara kita. Maka dari itu dalam Evaluasi SAKIP kali ini salah satu fokus dari tema prioritas kita adalah dengan SAKIP kita mampu mendorong percepatan pengurangan angka kemiskinan nasional," ujar Erwan, dalam rapat evaluasi SAKIP 2023, Rabu (2/8/2023)

Namun upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran menuai sorotan dari parlemen.

Anggota komisi bidang Sosial di DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan target-target pemerintah itu tersebut hanya slogan tanpa implementasi yang jelas. 

Apalagi, upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup efektif untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Itu kan hanya slogan slogan tetapi implementasinya tidak terlihat, kalau kita lihat di dalam APBN 2024 itu untuk mencapai sasaran itu tidak ada, yang ada yang saya lihat ya hanya ada bantuan sosial untuk 24 juta yang kurang mampu, tetapi itu kan tidak menyelesaikan masalah kan. Karena kalau kita lihat itu pertama dari segi standar kemiskinan, standar kemiskinan kita itu lebih rendah dari standar internasional, itu artinya jumlah orang miskin yang ada sekarang pun dengan menurut internasional itu jauh lebih dari sekarang,”ujar Anggota komisi Sosial DPR Iskan Qolba Lubis kepada KBR, Jumat (18/8/2023).

Anggota Komisi bidang Sosial di DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan seharusnya pemerintah menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

Baca juga:

• Wapres Soroti Perbedaan Angka Kemiskinan Ekstrem
• Pemerintah Fokus Capai Target RPJMN 2020-2024

Kalangan pengamat juga menilai target penurunan kemiskinan ekstrim pada 2024 masih terlalu sulit untuk digapai sebab masih ada ancaman ketidakpastian ekonomi global.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,2 persen juga tidak memberikan pengaruh besar terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrim.

"Memang kalau melihat dari posisi sekarang ya kalau pertemuan ekonomi tahun ini kan diperkirakan di bawah sedikit-sedikit, dan tahun depan diangkat 5,2 ini memang ada peningkatan. Menurut saya (pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun depan) itu terlalu tinggi, bahwa ekonomi tahun depan ketidakpastian Global tampaknya masih berlanjut," ujar Tauhid, kepada KBR, Jumat (18/8/2023).

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah juga kerap kali tidak menyasar pada akar masalah perekonomian masyarakat.

Editor: Agus Luqman