Peta Politik Pascaputusan MK, KIM Plus Pecah di Pilkada?

Peta politik menjelang Pilkada 2024 mulai berubah. Perubahan kian terasa memasuki masa pendaftaran pasangan calon mulai 27-29 Agustus 2024.

KBR, Jakarta - Peta politik menjelang Pilkada 2024 mulai berubah. Perubahan kian terasa memasuki masa pendaftaran pasangan calon mulai 27-29 Agustus 2024. 

Penyebabnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon dan ambang batas pencalonan di pilkada.

Putusan itu telah diakomodasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah. Dampaknya, bermunculan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik.

"Meskipun dinamikanya luar biasa. Tapi, itulah konsistensi kita saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu dan semuanya kemudian seluruh draft PKPU yang sengaja kita bocorkan sebelum RDP (Rapat Dengar Pendapat dengan DPR) diterima 100 persen," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Senin, (26/8/2024).

Setelah DPR mengikuti putusan MK, PDI Perjuangan mengumumkan dukungannya untuk Airin Rachmy Diany di Pilkada Banten, sedangkan Andika Perkasa menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bekas Wali Kota Tangerang Selatan Airin akan didampingi Ade Sumardi. Sementara eks Panglima TNI Andika Perkasa dipasangkan dengan kader PDIP sekaligus bekas Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, mewakili calon kepala daerah. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rachmi Diany, didampingi oleh Ade Sumardi, ketua DPD PDIP Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora, kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini meski ada hambatan kiri-kanan tetapi harus punya fighting spirit kata Bu Mega," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, (26/8/2024).

Usai PDIP mengusung Airin, Golkar yang semula bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah  berbalik arah. Golkar kembali mendukung Airin dan Ade. Andra dan Dimyati merupakan kader Gerindra dan PKS.

Bahlil mengeklaim, hubungan Golkar dengan anggota KIM Plus tak terganggu keputusan itu.

“Koalisi Indonesia Maju, partai-partai kompak semua dan hubungan kita baik-baik saja dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban mengomunikasikan ini semuanya, semua dalam kerangka kebersamaan dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasco, seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan kemajuan bangsa,” jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan koalisi partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024. Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP dan sejumlah partai kecil. 

Koalisi membengkak menjadi KIM Plus, dengan bergabungnya PKS, PKB dan Nasdem yang semula mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai ini mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koalisi ini berlanjut pada Pilkada 2024. 

Baca juga:

• Mahfud MD: Putusan MK Bisa Bubarkan KIM Plus
• Akhirnya, Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

PKS vs KIM

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota KIM Plus mengusung Achmad Syaichu-Ilham Habibie di Pilkada Jawa Barat 2024. Padahal, sebelumnya PKS bersama KIM Plus mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. 

Peta politik juga berubah di Tangerang Selatan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula mendukung Ahmad Riza Patria dan komika Marshel Widianto kini beralih ke Ruhamaben dan Shinta.

Alhasil, PKS bakal menghadapi calon yang diusung partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. 

Di sisi lain, Partai Buruh dan Partai Hanura resmi mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta di pilkada.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, akan segera memberikan Dokumen B1-KWK untuk digunakan Anies mendaftar ke KPUD Jakarta.

"Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung, partai yang besar tentu kami tunggu,”ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan, Minggu, (25/8/2024).

Namun, dukungan dari Partai Buruh dan Hanura masih kurang. PDIP yang diharapkan ikut mendukung Anies, hingga kini belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menjelaskan mengapa pasangan Pilgub Jakarta belum diumumkan.

“Masih belum, itu kewenangan hak prerogratf dari ketua umum, maka sabar lah sedikit 1-2 hari pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta,” ucapnya, Senin, (26/8/2024).

Baca juga:

• Putusan MK Berlaku, NasDem Legawa Batal Usung Anies di Pilkada Jakarta

Tak ada kotak kosong

Merespons perubahan ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, tak ada lagi ancaman kotak kosong di Pilkada 2024.

Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menyebut, perubahan peta politik bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan melawan koalisi gemuk yang ingin menguasai hasil pilkada.

"Ini akan menjadi suatu berkah bahwa kita akhirnya bisa terlepas dari ancaman bayang bayang calon tunggal, atau kotak kosong, atau calon boneka dan lain sebagainya. Saya kira itu yang menjadi penting buat kita bersama. Karena tentu kita memahami bahwa calon tunggal atau kotak kosong itu bukanlah suatu mekanisme yang demokratis di dalam penyelenggara pilkada kita. Lagi-lagi di dalam pemilu itu prinsipnya, ya, kompetitif, bukan kemudian kompetisi yang direkayasa," ujar Khafi kepada KBR, Senin, (26/8).

Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mendorong partai-partai politik berani mengajukan calon kepala daerah secara mandiri, demi menghidupkan lagi demokrasi di pilkada tahun ini.