KPU Didesak Buka Akses Silog Kepada Bawaslu

Logistik pemilu merupakan salah satu titik rawan kecurangan yang harus diantisipasi.

KBR, Jakarta- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kendala Bawaslu mengakses aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) akan menghambat pengawasan Pemilu 2024.

Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menegaskan, logistik pemilu merupakan salah satu titik rawan kecurangan yang harus diantisipasi. 

"Ketika kemudian KPU sudah punya sistem ada silog misalnya, yang ini tidak diberikan akses, ini tentu sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Karena logistik ini jadi satu aspek yang sangat penting di dalam pemilu. Logistik inilah yang menjadi salah satu cara, menjadi salah satu titik krusial ya, titik rawan kecurangan, titik rawan pelanggaran ya, di dalam pemilu seperti itu," ucap Kahfi kepada KBR, Selasa (9/1/2024).

Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses silog kepada Bawaslu.

"Maka kemudian KPU harusnya membuka akses dan Bawaslu saya kira harus memaksa bahkan meminta dan memaksa KPU untuk membuka akses," kata Kahfi.

Baca juga:

•  Wapres Akan Menghadiri HUT ke-51 PDIP, Jokowi Absen
  
• Tiga Capres akan Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi di KPK

Kahfi menilai, Bawaslu dapat mengawasi logistik pemilu secara utuh dengan akses silog tersebut. Adapun potensi kerawanan pada logistik pemilu antara lain, hambatan distribusi, meliputi ketepatan dan waktu pengiriman.

"Kalau misalnya diberikan akses kepada silog misalnya untuk bisa dibuka lebih jauh lagi, untuk bisa memeriksa lebih luas lagi, maka Bawaslu pasti mungkin akan mendapatkan temuan yang lebih banyak lagi misalnya. Nah makanya kemudian ini kan penting juga ya, sebagai upaya untuk mengoreksi misalnya ada tahapan-tahapan yang salah atau keliru. Ini kan bisa diperbaiki ketika misalnya sudah ada pengawasan yang kuat dari Bawaslu," ucapnya.

Baca juga:

• Bawaslu Temukan Sejumlah Permasalahan Distribusi Logistik Pemilu

Sebelumnya, Bawaslu menyebut tidak diberi akses pada akun silog oleh KPU. Menurut Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, hal itu membuat pengawasan distribusi logistik tidak maksimal.

Bawaslu juga mengeklaim menemukan sejumlah persoalan dalam distribusi logistik. Seperti kerusakan kotak suara, bilik suara, tinta dan kerusakan segel surat suara.

Editor: Muthia Kusuma