Dengarkan

KBR, Yogyakarta- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi besar-besaran dengan menyerukan Indonesia Darurat pada Kamis (20/1/2025).

Para demonstran berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali dan berjalan menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta, membawa spanduk dan poster serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Pusaka.Aksi tersebut berhenti di depan Gedung DPRD DIY, di mana mereka berorasi, membakar ban, dan menempelkan poster-poster tuntutan pada tembok gedung tersebut.

Koordinator Lapangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Deriyan menyatakan tujuan aksi ini adalah untuk menentang Instruksi Presiden (Inpres) yang memutuskan pemangkasan anggaran pendidikan.

"Kami tidak mengetahui ke mana anggaran yang dipangkas ini akan dialokasikan, dan itu tidak pernah dijelaskan oleh Presiden kita. Mungkin ini bagian dari tujuan aksi ini," ungkapnya di sela-sela aksi tersebut.

Sementara itu, Mustofa, Koordinator Lapangan lainnya dari UIN, menjelaskan bahwa tuntutan dari mahasiswa UIN sangat beragam. Di antaranya adalah penolakan terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo dengan alasan efisiensi anggaran.

Baca juga:

• Tolak Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Bergerak Lewat Aksi Indonesia Gelap
• Demonstrasi 'Indonesia Gelap' Mahasiswa Tuntut Pencabutan Inpres Efisiensi Anggaran

Menurutnya, kebijakan ini justru mengancam sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Mustofa menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diutamakan pemerintah saat ini justru belum merata dan berdampak negatif pada sektor-sektor penting lainnya.

"Semua lembaga pemerintahan dan kementerian mendapat pemangkasan anggaran, salah satunya di sektor pendidikan. Tuntutan kami adalah mengembalikan APBN pada jumlah semestinya, yaitu 20 persen untuk pendidikan," tegasnya.

Kapolresta Yogyakarta, Aditya Surya Dharma, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian menerjunkan 465 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Ia juga menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menghindari gangguan bagi pengendara.

“Kami berharap tidak ada kericuhan. Namun, kami sudah mengantisipasi segala kemungkinan,” ujarnya.

Aditya juga mengimbau mahasiswa untuk melaksanakan aksi secara tertib, mengingat kawasan Malioboro merupakan pusat bisnis dan destinasi pariwisata yang perlu dijaga kenyamanannya.

“Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa merugikan sektor wisata,” imbuhnya.

Dalam pernyataan tertulisnya, Forum BEM DIY bersama rakyat Yogyakarta menegaskan 19 tuntutan aksi yang di antaranya mencakup:

1. Mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menghambat kesejahteraan rakyat serta merestrukturisasi sistem kebijakan fiskal agar lebih adil.

2. Menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperkuat sistem pendanaan berbasis prinsip keadilan sosial.

3. Mewujudkan sistem pendidikan berbasis sains, demokrasi, dan orientasi pada kepentingan rakyat, serta menghapus sistem pendidikan yang berorientasi pada komersialisasi.

4. Menghentikan proyek ambisius Prabowo yang membebani anggaran negara tanpa kebermanfaatan nyata bagi rakyat.

5. Mengakhiri kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat dan memperkuat dominasi oligarki dengan meninjau kembali perjanjian investasi internasional yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.

6. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip demokrasi tanpa manipulasi politik dengan membentuk mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.

7. Mencabut UU Dwi Fungsi TNI-Polri dan menarik mereka dari jabatan sipil guna mengakhiri militerisasi dalam pemerintahan sipil.

8. Mencabut UU Minerba yang hanya mengakomodasi kepentingan korporasi tambang serta menyusun regulasi baru yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan.

9. Merevisi UU Kesehatan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan tenaga kesehatan.

10. Memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang selama ini diabaikan.

11. Mewujudkan tata kota demokratis tanpa penggusuran terhadap PKL Malioboro, serta menciptakan kebijakan tata ruang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

12. Mendorong pembangunan merata dan tidak berpusat di kota besar dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk daerah tertinggal.

13. Menuntut pemakzulan Prabowo dan Gibran atas kegagalan kepemimpinan mereka dalam memenuhi mandat rakyat.

14. Mengadili Jokowi atas kebijakan yang merugikan rakyat dan memperparah ketimpangan sosial dengan proses hukum yang independen.

15. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak lingkungan dan kehidupan rakyat, serta menuntut adanya audit independen terhadap proyek-proyek tersebut.

16. Membubarkan DPR dan menggantinya dengan dewan rakyat.

17. Menghentikan konflik agraria yang mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan korporasi dan mengembalikan tanah kepada rakyat yang berhak.

18. Membubarkan Komando Teritorial yang digunakan untuk meredam aspirasi rakyat dan mengembalikan fungsi militer pada pertahanan nasional.

19. Melakukan nasionalisasi industri dan perbankan di bawah kontrol rakyat untuk kepentingan nasional guna mengurangi dominasi asing dalam sektor ekonomi strategis.