Mereka mengajukan 13 tuntutan utama yang mencakup pendidikan gratis, reforma agraria, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta reformasi kepolisian dan efisiensi pemerintahan.
Penulis: Ardhi Ridwansyah
Editor: Muthia Kusuma Wardani
KBR, Jakarta- Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming baru berumur 100 hari lebih. Tapi suara kecewa, resah dan amarah publik kian bising. Di media sosial, tagar Indonesia Gelap viral sejak akhir pekan lalu. Indonesia gelap dimaknai kekhawatiran akan masa depan bangsa karena berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Tak hanya ramai di dunia maya, aksi ini juga membara di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Padang, Banjarmasin, hingga Makassar.
Khusus di Jakarta, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat. Simbol Garuda berlatar hitam mencerminkan keprihatinan atas kondisi bangsa yang dianggap semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial.
Mereka mengajukan 13 tuntutan utama yang mencakup pendidikan gratis, reforma agraria, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta reformasi kepolisian dan efisiensi pemerintahan.
Perwakilan BEM SI dari BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita menegaskan akan terus menggelar aksi 'Indonesia Gelap' agar Presiden Prabowo Subianto mencabut Inpres efisiensi anggaran.
"Ini menjadi pertanyaan besar di teman-teman hari ini. Sebenarnya efisiensi ini untuk apa sih, Apakah benar-benar murni untuk efisiensi Tapi, yang menjadi pertanyaan kenapa kabinet atau kementerian itu ditambah, sekarang bahkan ada utusan khusus, stafsus, dll. Apabila nanti sampai besok ini masih ramai dibahas dan pemerintah juga belum mendengarkan aspirasi dari masyarakat tentu aksi itu akan terus dilanjutkan, ujar Agung kepada KBR, Selasa, (18/2).
Baca juga:
Agung Lucky menambahkan, BEM SI tengah menyusun draf untuk menggugat kebijakan efisiensi anggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia beralasan, pemerintah mengubah anggaran tanpa melalui APBN Perubahan, dan hanya menggunakan Inpres. Pemangkasan yang dilakukan pemerintahan Prabowo juga dinilai tidak tepat sasaran, dan sangat merugikan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Menanggapi tuntutan ribuan mahasiswa itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun meminta agar narasi yang disampaikan dalam aksi tidak menyimpang dari kenyataan.
“Mana enggak ada Indonesia gelap? Kita akan menyongsong Indonesia bangkit kita sebagai bangsa harus optimis kita ini dalam perahu yang sama, kapal yang sama, jadi berilah kesempatan juga pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah tapi Anda perhatikan kita terus mencari solusi,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan, efisiensi bertujuan untuk memangkas anggaran kegiatan yang tidak produktif maupun bersifat seremonial seperti seminar. Dia juga memastikan, efisiensi anggaran tidak berdampak pada biaya pendidikan.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, menilai aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.
"Ya, saya sih melihat Indonesia Gelap itu belum segelap yang dibayangkanlah. Tapi, kan mahasiswa suka jargon-jargon yang menarik perhatian. Dan saya kira Indonesia Gelap ini hanya sebuah lonceng kepada kita, peringatan kepada kita semua. Ya, belumlah Indonesia tidak segelap yang dibayangkan. Kita masih banyak harapan dengan pemerintahan baru di bawah pimpinan Bapak Prabowo ini masih ada harapan. Walau di sana-sini memang banyak kebijakan yang diambil tanpa penelitian mendalam," ucapnya kepada KBR, Senin (17/2/2025)
Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Gomar Gultom berharap, parlemen juga bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, meskipun mayoritas kursinya dikuasai partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
