Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU hingga BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai upaya penanganan dan pencegahan banjir.
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Wakil Ketua Komisi V yang membidangi infrastruktur di DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya langkah proaktif dalam menghadapi banjir yang melanda Jabodetabek. Ia menyoroti pentingnya mitigasi optimal untuk mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi.
"Tentu kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada seluruh masyarakat khususnya di Jabodetabek tentang kondisi cuaca yang akan datang. Dan saya kira BMKG saat ini sudah cukup maksimal bekerja dengan memberikan SMS blast ya, kepada warga Jakarta dan kita ingin supaya lebih dioptimalkan lagi dalam bentuk mitigasi," ujar Andi, Selasa (4/3/2025).
Selain BMKG, Andi juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk turut serta dalam penanganan banjir di Jabodetabek. Menurutnya, mitigasi yang baik dari pemerintah sangat krusial untuk mengatasi masalah banjir yang berulang.
"Kalau penyebab banjir yang disebabkan oleh sungai-sungai yang berada di wilayah Kementerian PU, tentu kami akan meminta PU ataupun Dirjen SDA untuk segera mengambil langkah-langkah konkret supaya bencana banjir tersebut bisa kita minimalkan," tegasnya.
Baca juga:
- WALHI Ungkap Biang Kerok Banjir di Jabodetabek
- Hadapi Bencana, Pemerintah Diminta Evaluasi Peringatan Dini Hingga Anggaran
Andi menyoroti kemungkinan adanya banjir kiriman yang memperparah genangan di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah antisipasi yang lebih terstruktur.
"Apa betul juga bahwa banjir ini kan tidak semata-mata karena posisi hujan deras yang ada di Jabodetabek. Tetapi, tentu yang juga harus kita antisipasi adalah banjir kiriman yang bisa terjadi di daerah Jabodetabek. Oleh karena itu, memang kita akan meminta agar SDA bisa lebih memitigasi bencana banjir yang bisa terjadi di Jabodetabek," tambahnya.
Menanggapi banjir yang telah merendam 77 rukun tetangga (RT) di Jakarta, Andi menyarankan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Tentu kita akan meminta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI, jadi wilayah-wilayah mana yang terdampak ini supaya bisa diantisipasi. Kadang bisa saja yang terjadi sumbatan-sumbatan saluran, ini kan kesadaran masyarakat kita juga sebenarnya masih sangat minim sehingga membuang sampah di sembarang tempat itu tidak mereka tidak membayangkan dampak yang terjadi," ungkap Andi.
Sebagai langkah lanjutan, Andi, legislator Fraksi Gerindra, meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menangani banjir di Jabodetabek. Ia menegaskan, Komisi V DPR akan memanggil Kementerian PU hingga BMKG untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai upaya penanganan dan pencegahan banjir.
"Pemberitahuan secara nonformal sudah kami sampaikan, tentunya setiap ada kejadian-kejadian seperti ini berkoordinasi cukup, walaupun RDP minimal komunikasi awal ya sudah kami sampaikan," katanya.
"Tapi kalau memang dianggap perlu, apabila penanganannya tidak maksimal, kita akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada action ya, antisipasi bencana banjir ini," pungkas Andi.
Baca juga:
