ragam
Hadapi Bencana, Pemerintah Diminta Evaluasi Peringatan Dini Hingga Anggaran

Amri juga mengkritik alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana yang masih belum seimbang.

Penulis: Astri Septiani

Editor: Muthia Kusuma

Google News
bencana
Kantong berisi jenazah korban bencana di Kabupaten Sukabumi, Jabar, Sabtu (7/12/2024) (FOTO: ANTARA/Yulius Satria)

KBR, Jakarta- Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem peringatan dini bencana. Menurut Ketua Umum MPBI,  Avianto Amri, informasi yang diberikan saat ini masih kurang spesifik dan tidak memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat.

Amri menilai pemerintah juga belum optimal dalam sosialisasi terkait tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi ancaman bencana, seperti cuaca ekstrem.

"Masyarakat seringkali bingung harus berbuat apa ketika mendapatkan informasi peringatan dini. Apakah mereka harus evakuasi atau tetap di rumah? Informasi yang diberikan saat ini lebih fokus pada kondisi cuaca, namun kurang memberikan panduan konkret," ungkapnya.

Ketua Umum MPBI, Amri juga mengkritik alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana yang masih belum seimbang.

Baca juga:

"Hampir 90% anggarannya BNPB itu disalurkan hanya untuk penanganan bencana tapi tidak dilakukan untuk pencegahan. Padahal kalau misalnya kita punya anggaran Rp1 miliar gitu untuk pencegahan, tandanya itu bisa menghemat bisa sampai Rp10 Miliar untuk pada saat kita penanganan bencananya. Nah inilah yang kita ingin serukan kepada pemerintah terutama di sisi BNPB, BPBD gitu. Bahwa anggaran ini itu jangan sangat berat ke respons ya," tegasnya.

MPBI mendorong pemerintah lebih fokus pada upaya pencegahan bencana. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dalam kurun waktu seminggu awal bulan ini, ada 35 kejadian bencana, didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Puluhan bencana itu terjadi di 11 provinsi dan 26 kabupaten kota, terutama di Pulau Sumatra, Jawa, dan Sulawesi.

Bencana-bencana ini mengakibatkan dampak yang sangat luas, mulai dari korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur.

Baca juga:

MPBI
bencana alam
Sukabumi
BNPB
BPBD
anggaran bencana

Berita Terkait


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Loading...