ragam
Istana Bantah Isu Bayar Utang dengan Dana Efisiensi Anggaran

Adita Irawati membantah anggapan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata ditujukan untuk membayar utang negara sebesar Rp800 triliun

Penulis: Shafira Aurel

Editor: Muthia Kusuma

Google News
Prabowo
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KBR, Jakarta- Pemerintah menegaskan kebijakan efisiensi anggaran negara bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Beberapa program utama yang akan mendapatkan perhatian khusus adalah makan bergizi gratis dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan langkah efisiensi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara. Menurutnya, meskipun anggaran dipangkas, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

"Intinya kan sebenarnya Pak Presiden tuh selalu menegaskan agar setiap program atau kebijakan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga itu selalu berpihak kepada rakyat ya. Program-program yang prioritasnya bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga program yang bisa membawa kemandirian. Jadi itu intinya arahannya ya," ujar Adita kepada KBR pada hari Selasa, 11 Februari.

Baca juga:

Lebih lanjut, Adita Irawati membantah anggapan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata ditujukan untuk membayar utang negara sebesar Rp800 triliun yang akan jatuh tempo pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan, komitmen pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Tidak (seperti itu). Komitmennya akan tetap sama (untuk masyarakat)," kata Adita.

Utang negara

Pemerintah merencanakan penarikan utang baru sebesar Rp775,86 triliun pada 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Angka ini meningkat 19,71% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp648,1 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi kewajiban membayar utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun.

Pemerintah mengalokasikan Rp522,9 triliun dalam APBN 2025 untuk pembayaran bunga utang. Alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam APBN 2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Instruksi Presiden

Seiring dengan itu, pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran negara. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan anggaran negara tahun 2025 hingga Rp306 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal serta memastikan belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran.

Pemangkasan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup penghematan dalam belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Prabowo menekankan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara ketat, terutama untuk pos-pos yang tidak esensial.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan layanan publik yang krusial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat lebih tepat sasaran, dan meningkatkan efektivitas belanja negara, baik di pusat maupun daerah.

"APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran. Penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan saatnya oleh masyarakat langsung seperti program makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti Swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Baca juga:

utang negara
Efisiensi anggaran
pemangkasan anggaran 2025
Sri Mulyani
APBN 2025

Berita Terkait


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Loading...