Dengarkan

KBR, Jakarta- Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai selama ini banyak anggaran kementerian dan lembaga yang tidak digunakan secara bijak dan efisien. Karena itu, Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga, guna menyelamatkan keuangan negara dan memastikan anggaran digunakan secara optimal.

"Pemangkasan itu jika alternatif terakhir, atau tidak ada cara lain untuk menyelamatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red), menyelamatkan pembangunan demi kepentingan masyarakat, ya pemangkasan ini masih bisa dipahami. Memangkas program-program yang tidak perlu itu menjadi penting memang. Dan dari dulu ada harapan kita semua, harapan masyarakat agar anggaran yang diambil dari pajak rakyat, kontribusi masyarakat tidak digunakan sembarangan," ujar Wayan kepada KBR, Senin (3/2).

Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta berharap, instruksi pemangkasan anggaran bisa berimbas lebih baik lagi bagi kemajuan negara, kesejahteraan masyarakat, dan tak menganggu pelayanan publik. 

Bansos Tak Terdampak Efisiensi

Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, pemangkasan anggaran ini tidak akan berdampak pada program bantuan sosial (bansos).

"Karena yang bansos tidak ada pemotongan, bansos ini cash transfer, tidak dipotong oleh presiden. Bahkan kalau memang memungkinkan, presiden malah menambah. Jadi yang menjadi bantuan-bantuan rakyat itu diprioritaskan oleh presiden. Yang dikurangin kan hal-hal yang masih memungkinkan untuk dialihkan. Hal-hal yang kaitannya dengan operasional," kata Saifullah dalam konferensi pers, Senin (3/2/2025).

Saifullah memastikan pemangkasan dilakukan dengan identifikasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja yang bisa dikurangi tanpa mengganggu program prioritas Kemensos.

"InsyaAllah apa yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kementerian Sosial," tambahnya.

Instruksi Presiden

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan anggaran negara tahun 2025 hingga Rp306 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal serta memastikan belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran.

Pemangkasan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup penghematan dalam belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Prabowo menekankan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara ketat, terutama untuk pos-pos yang tidak esensial.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan layanan publik yang krusial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat lebih tepat sasaran, dan meningkatkan efektivitas belanja negara, baik di pusat maupun daerah.

"APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran. Penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan saatnya oleh masyarakat langsung seperti program makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti Swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Baca juga:

• Tito Ungkap Efisiensi Anggaran Rp 2,7 Triliun di Kemendagri
• Prabowo Diminta Tinjau Ulang Pemangkasan Anggaran Infrastruktur dan Subsidi Transportasi