Dengarkan

KBR, Jakarta - Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik (Celios) menyoroti pemangkasan alokasi porsi program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp10.000. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai penurunan anggaran ini tidak menjawab adanya disparitas harga kebutuhan pokok antara Jawa dengan luar Pulau Jawa.

"Khususnya di Indonesia bagian timur, biaya logistik, biaya operasional, kemudian fakta bahwa sebagian akan diturunkan ke vendor-vendor, ada kontraktornya, subkontraktor, artinya bisa jadi nanti per unit yang diterima lebih kecil daripada 10.000 rupiah," ujar Bhima kepada KBR, Senin (2/12/2024).

Bhima menambahkan, pemangkasan ini juga bisa berdampak pada ketimpangan nilai gizi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memfokuskan program makan bergizi di daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar terlebih dahulu.

"Nanti, yang di Jawa tentu nilai gizinya jauh lebih baik daripada yang di luar pulau Jawa. Jadi disarankan, sebenarnya Pak Prabowo ini kalau memang ada kekhawatiran soal alokasi anggaran, lebih baik 15.000 tetap, tapi difokuskan ke daerah 3T dulu, daerah terluar, termiskin," ujar Bhima.

"Daerah-daerah yang memang membutuhkan intervensi gizi lebih prioritas. Salah satunya di daerah Maluku, di Papua, kemudian Aceh, sebagian Kalimantan, Flores, itu yang bisa diprioritaskan dulu dibandingkan 71 triliun, tapi dapatnya hanya 10.000 dan terjadi ketimpangan gizi yang justru membuat kualitas dari MBG ini menjadi kurang," sambungnya.

Selain itu, Bhima juga menyarankan program makan bergizi gratis lebih mengutamakan penggunaan pangan lokal untuk menekan biaya dan memberdayakan petani. Sebab, kata dia, pelabuhan impor sangat terbatas hanya di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

"Kalau menggunakan impor tentu ongkos distribusinya juga akan lebih mahal. Jadi salah satu cara juga untuk menurunkan biaya logistik adalah mendorong distribusi pangan lokal dan serapan pangan lokal yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Bhima, selain bisa menghemat biaya logistik, penyerapan pangan lokal bisa memberdayakan petani dan peternak lokal. Selain itu, mendorong kandungan gizi yang lebih imbang antar-sekolah.

"Cara-cara ini dianggap bisa lebih efektif dengan situasi keterbatasan anggaran. Jadi fokus area dan sebaiknya fokus dulu untuk menyerap pangan lokal yang tersedia. Itu solusi lebih tepat dibandingkan menurunkan alokasi anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari semula direncanakan Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari. Program makan bergizi gratis akan menyasar 82 juta anak dengan total anggaran pada tahun depan sebesar Rp71 triliun.

Baca juga:

• Hanya Rp10 Ribu Per Porsi, Ahli Gizi Ragukan Progam Makan Bergizi
• Presiden Prabowo: Saya Diejek Gila Saat Canangkan Program Makan Bergizi