Bima juga mengakui banyak tenaga honorer, termasuk yang bekerja di tingkat kementerian, akan terkena dampak dari kebijakan ini.
Penulis: Ken Fitriani
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Yogyakarta- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemberhentian honorer tahun 2025 merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan ini. Pemerintah juga akan melakukan skrining untuk menentukan tenaga honorer mana yang akan diberhentikan. Hal itu diungkap Bima terkait rencana pemerintah yang akan memberhentikan tiga kategori honorer pada tahun ini.
"Kan kita lakukan skrining gitu, kalau ada kontrak-kontrak, honorer yang memang masih bisa dihemat, ya kita lakukan penghematan," ujar Bima di Yogyakarta, pada Minggu (9/2/2025).
Bima juga mengakui banyak tenaga honorer, termasuk yang bekerja di tingkat kementerian, akan terkena dampak dari kebijakan ini. Namun, ia memastikan keputusan yang diambil akan mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.
"Yang pasti dipastikan pelayanan mendasar wajib tidak dipotong dan tunjangan juga," jelasnya.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini diberlakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Akibatnya, kebijakan ini juga berdampak langsung pada pemerintah kabupaten/kota.
Kebijakan ini berlandaskan pada syarat administrasi yang tidak dapat dipenuhi dalam pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II, serta mengacu pada Peraturan KemenPAN RB Nomor 15 Tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK.
Baca juga:
