Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah lewat sepekan, tetapi distribusi bantuan untuk para korban belum merata. Bahkan, masih ada daerah terisolir, seperti di Tapanuli Tengah dan Aceh Tengah, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara korban terus bertambah, per Selasa, 2 Desember, tercatat 708 orang meninggal dunia, sedangkan 499 orang masih dicari. Jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu jiwa yang tersebar di berbagai titik.Pemerintah menjanjikan penanganan bencana Sumatera bakal cepat dan tepat sasaran. Kementerian Sosial mengklaim sudah menyalurkan bantuan logistik ke warga terdampak senilai Rp19 miliar.Namun, di lapangan, banyak warga mengeluhkan pasokan makanan menipis, komunikasi dan akses terputus, BBM langka, harga pangan melonjak, bahkan tak sedikit yang belum mendapat bantuan sama sekali.Bagaimana perkembangan terkini di lapangan? Kenapa penanganan dan distribusi bantuan untuk korban bencana Sumatera begitu lambat? Apa solusinya agar korban segera mendapat pertolongan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan Pahmi Yahya Damanik, Relawan Tapanuli Tengah Boy Trimandez, dan Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara Rianda Purba.

Desakan agar bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat menjadi bencana nasional terus bermunculan. Suara datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil, anggota dewan, hingga tokoh agama.Dampak bencana di Sumatera ini dinilai sudah memenuhi indikator-indikator penetapan status bencana nasional. Di antaranya, bencana menelan ratusan korban jiwa, merusak infrastruktur, adanya kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.Terlebih, di Aceh, beberapa kabupaten/kota, seperti Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah, telah menyatakan tak sanggup menangani bencana ini.Kemarin, Presiden Prabowo meninjau sejumlah titik pengungsian korban banjir dan longsor Sumatera, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda bencana nasional bakal ditetapkan. Sementara, korban jiwa kian bertambah. Per 1 November, jumlah korban jiwa mencapai 533 orang, sedangkan 504 orang hilang, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Kenapa banjir dan longsor Sumatera perlu ditetapkan jadi bencana nasional? Bagaimana mekanismenya? Apa dampaknya jika status ditingkatkan menjadi bencana nasional? Adakah hal-hal yang mesti diwaspadai jika bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Alfian, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin, dan Associate Research Fellow (ARF) LSJ FH UGM Stephanie.

Kementerian Pertahanan berencana menambah tentara di tiga kota strategis yang disebut sebagai "center of gravity" yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua. Dalihnya demi stabilitas nasional di tengah meningkatnya potensi ancaman terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan.Jakarta dipilih karena pusat pemerintahan, Aceh sebagai wilayah terluar sisi barat RI, dan Papua karena butuh pengamanan khusus, terkait juga dengan kondisi geopolitik yang masih bergejolak di sana.Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 150 batalion tiap tahun, dengan dalih mengamankan industri strategis yang dianggap berkaitan dengan kedaulatan negara, seperti kilang minyak Pertamina.Berbagai langkah ini ditengarai sarat kepentingan politik. Muncul pula kekhawatiran bakal memantik trauma masa lalu saat Orde Baru memberlakukan darurat militer dan daerah operasi militer (DOM).Seberapa urgen penambahan tentara di Jakarta, Aceh, dan Papua? Bagaimana dengan target seratusan batalion per tahun? Apa saja yang perlu diwaspadai dari berbagai kebijakan tersebut? Bagaimana respon wakil rakyat?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013 Soleman B. Ponto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, dan Plt Kepala Divisi Hukum KontraS Muhammad Yahya Ihyaroza.

Suatu hari di awal November 2025, Ocha, transpuan di Bekasi, Jawa Barat, libur kerja, demi menghadiri pengajian atas ajakan kawan. Alih-alih mendapat siraman rohani penyejuk kalbu, ia malah dihujani ceramah yang menyudutkan identitas gendernya. Dalam acara yang digelar MUI Kota Bekasi itu, Ocha juga nyaris menjalani terapi konversi. Kisah Ocha adalah potret kekerasan yang dialami komunitas ragam gender di Kota Bekasi. Simak selengkapnya di SAGA KBR. Editorial: Ninik Yuniati, Heru Haetami, Astri Yuanasari, Malika Sound Designer: Bintang Elian

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif untuk semua anak, guru memegang peran penting dalam memastikan setiap anak dapat belajar sesuai kapasitas dan kebutuhan mereka.Jadi, sekarang kami menghadirkan berbincang – bincang mengenai praktik baik dalam mewujudkan pendidikan inklusif bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus.Dedeh Kurniasih, M.Pd., Kepala Sekolah SLBN Negeri 01 Jakarta, berbagi kisah tentang pengabdiannya sebagai guru SLB sejak 1990, pandangannya tentang pendidikan inklusif, serta tantangan yang masih harus dihadapi. Simak pembahasannya hanya di Podcast Perspektif Baru.

Money anxiety itu bukan cuma urusan anak muda yang baru mulai kerja. Banyak banget kok yang usia 30–40-an, karier udah mateng, gaji stabil, tapi hati tetap was-was tiap ngomongin duit. Bareng Certified Financial Planner & NLP Coach Stella Maxda Di episode ini bakal ngebahas: * Kenapa yang kelihatan mapan pun bisa anxious soal uang? * Mindset seperti apa yang bisa membantu mengatasi kecemasan soal uang? * Gimana cara menghadapi money anxiety? Jangan lupa kasih rating ★★★★★ kalau suka obrolannya!

Banyak orang datang ke psikolog dengan harapan bisa menemukan tempat aman untuk mengurai beban mental, meringankan tekanan, melepaskan keresahan, menyembuhkan luka batin dan trauma atau sekadar bercerita tentang hal-hal yang sulit diungkapkan tanpa harus merasa ketakutan atas stigma, blaming serta penghakiman. Namun, bagaimana jika ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru membuat seseorang merasa lebih buruk dan terhakimi? Podcast Disko (Diskusi Psikologi) akan membahas pentingnya menjadikan ruang konseling benar-benar aman bagi semua orang. Lebih jauh obrolan ini akan membahas bagaimana memilih psikolog yang cocok dan apa yang mesti dilakukan ketika konseling justru memperburuk keadaan. Dengan demikian, diharap episode ini dapat mendorong konseling psikologis menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk diterima, didengarkan, dan diperlakukan dengan empati. Simak selengkapnya ya! Episode ini didukung oleh Crisis Response Mechanism (CRM).

Ruang aman bagi perempuan kian menyempit di era digitalisasi. Lihat saja laporan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) ke Komnas Perempuan pada 2024 yang mencapai 1.791 kasus. Naik 40,8 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus KBGO terbanyak.Selain itu, SAFEnet menerima 665 aduan selama Kuartal II 2025, mayoritas berupa ancaman penyebaran konten dengan total 312 kasus.Realita ini menunjukkan sejumlah regulasi seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga UU ITE gagal mencegah kasus-kasus KBGO.Karenanya dalam Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang dimulai 25 November hingga 10 Desember 2025, urgensi perlindungan perempuan, termasuk di ranah digital, kencang disuarakan.Mengapa kasus-kasus KBGO marak terjadi? Seperti apa dampak berantainya pada korban? Bagaimana komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan? Bagaimana mengembalikan ruang digital yang aman dan ramah perempuan?Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang KemenPPPA Prijadi Santoso, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, dan Sekretaris Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (Paku ITE) Anindya Shabrina.

Pergerakan kelompok teroris belakangan makin mengkhawatirkan. Mereka menerapkan pola baru dengan menjaring anak-anak lewat media sosial dan gim daring.Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri mengungkap sebanyak 110-an anak di 23 provinsi direkrut via saluran digital sepanjang tahun ini oleh lima tersangka. Angka ini naik drastis, lantaran periode 2011 hingga 2017 hanya 17 anak yang menjadi korban perekrutan jaringan teroris.Mengapa kelompok ekstremis merekrut anak-anak dan memilih media sosial dan gim daring sebagai mediumnya? Bagaimana proses perekrutan terjadi? Mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan? Bagaimana penanganan yang tepat terhadap anak-anak yang sudah terpapar ekstremisme? Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kasubdit Perlindungan WNI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Solihuddin Nasution, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, dan Pengamat Terorisme sekaligus Pendiri Ruangobrol.id Noor Huda Ismail.

The COVID-19 pandemic delivered a severe shock to young firms, but for youth entrepreneurs, particularly young women and those from Sexual and Gender Diverse (SGD) groups, the crisis intensified existing vulnerabilities and threatened the diversity of the entire enterprise sector. This episode explores how, beyond the common struggles of plunging revenue and closures, female founders disproportionately shouldered the burden of unpaid care work, severely limiting their capacity to manage their businesses. For both young women and SGD entrepreneurs, pre-existing systemic barriers—such as limited access to capital and supportive networks—were dramatically exacerbated, making it nearly impossible for them to pivot, secure relief financing, and survive the economic shock, underscoring the urgent need for equitable support.