Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital terus bermunculan. Itu semua salah satunya dipicu kecanduan atau adiksi gawai dan gim. Situasi ini direspons pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas. Di dalamnya, diatur klasifikasi usia yang boleh memiliki akun media sosial yang diselaraskan dengan profil risiko platform digital. Ada juga kewajiban platform untuk mengutamakan perlindungan anak, larangan menjadikan anak-anak komoditas, hingga sanksi bagi platform yang melanggar. Apakah aturan ini sudah cukup untuk melindungi anak di jagat maya? Simak laporannya di podcast Indonesia Baik.

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini semakin meluas. Inovasi digital yang sejatinya dirancang untuk mempermudah hidup, justru disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk aksi penipuan, pemerasan, hingga manipulasi informasi. Ancaman dari teknologi deepfake pun makin serius, seiring meningkatnya jumlah korban rekayasa digital tersebut. Teknologi ini mampu menirukan ekspresi wajah dan suara dengan tingkat kemiripan tinggi, sehingga banyak orang mudah tertipu oleh tampilan yang terlihat begitu nyata.

Dirilisnya aturan batas usia pengguna media sosial diapresiasi banyak pegiat isu perlindungan anak. Aturan yang populer disebut Peraturan Pemerintah atau PP Tunas ini diharapkan bisa menjadi formula jitu memitigasi dampak negatif paparan internet dan media sosial pada anak. Kecanduan pada gawai memperbesar risiko anak-anak terpapar konten pornografi, mengalami perundungan online, hingga terjerat judi online. Lantas, apakah PP Tunas bakal mampu menjawab kebutuhan proteksi untuk anak di ruang digital? Simak laporan jurnalis KBR Cornelia Wendelina di podcast Indonesia Baik episode "Menanti Formula Jitu PP Tunas Cegah Adiksi Internet pada Anak". Laporannya dibacakan Naomi Lyandra.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus represi terhadap grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, terus menyedot perhatian publik. Ini bermula dari unggahan video duo personel Sukatani meminta maaf ke institusi Polri dan mengumumkan penarikan lagu “Bayar Bayar Bayar” dari semua platform. Muncul kecurigaan mereka direpresi. Sebab, lagu bernada satire tersebut sarat kritik terhadap perilaku polisi yang suka memungut uang rakyat. Belakangan melalui akun Instagram-nya, Sukatani membenarkan adanya intimidasi yang mereka alami sejak Juli 2024. Untuk kesekian kalinya Korps Bhayangkara jadi sorotan. Seolah mengamini slogan ‘no viral, no justice’, polisi kemudian bergerak usai kasus Sukatani ramai dibahas. Sejumlah polisi yang diduga mengintimidasi Sukatani lantas diperiksa. Tak lama berselang, Kapolri Listyo Sigit Prabowo merayu Sukatani menjadi Duta Polri. Namun, tawaran itu tegas ditolak. Kasus Sukatani semestinya tak terjadi, karena konstitusi menjamin hak berpendapat dan berekspresi. Apakah artinya reformasi di kepolisian masih jauh panggang dari api? Indonesia Baik kali ini akan membahasnya bersama Ketua Umum YLBHI sekaligus pendamping hukum Sukatani, Muhammad Isnur dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim.

Program Cek Kesehatan Gratis telah diluncurkan pada 10 Februari 2025. Ini disebut sebagai kado ulang tahun dari pemerintah untuk masyarakat. Ada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia yang menyediakan layanan ini. Harapannya, kualitas kesehatan masyarakat meningkat, beban penyakit berkurang, sehingga pembiayaan pengobatan bisa ditekan. Namun, ada beragam tantangan di lapangan. Salah satunya soal tingkat partisipasi masyarakat mengikuti cek kesehatan gratis. Bagaimana mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas ini? Seperti apa mekanismenya? Akan kita simak di Indonesia Baik episode ini, bersama Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati dan Wahyu Sulistiadi, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Pemenuhan hak disabilitas masih menjadi isu yang diperjuangkan di Indonesia. Hak untuk hidup layak dan kemudahan akses ke layanan publik masih luput dari perhatian pemerintah. Situasi yang jauh dari ideal. Sejumlah individu tergugah berbuat sesuatu untuk mengubahnya. Indonesia Baik kali ini akan menghadirkan dua komunitas yang gigih berjuang memberdayakan disabilitas. Mari dengarkan kisah inspiratif dari Khotimah, relawan pendamping di Komunitas Ramah Tuli (Koratul) Jombang, Jawa timur dan Lidwina Wurie, founder Difabel Zone.

“Kalau kita bersungguh-sungguh, selalu ada jalan”Tri Hastuti Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah punya latar belakang Muhammadiyah yang kuat. Ibunya pimpinan ranting di tahun 70-an dan ayahnya aktif di cabang Muhammadiyah. Sejak masih mahasiswa, ia sudah aktif berkecimpung di berbagai kegiatan dan itu sejalan dengan visi dan mimpi yang dibangun Aisyiyah. Bagaimana ia membawa mimpi itu sebagai bentuk kontribusi Aisyiyah untuk mencapai cita-cita Indonesia?Simak cerita Tri Hastuti dalam perbincangan bersama Naomi Lyandra. Perbincangan ini merupakan kerjasama KBR dengan ASHOKA.

Seperti apa wajah toleransi di Indonesia? Belum sebulan sejak peringatan Hari Toleransi Internasional 16 November lalu, jagat maya dikejutkan rekaman video yang memperlihatkan adegan pengusiran terhadap Jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan. Dari pantauan KBR di lokasi, Jumat (6/12/24), Jemaah yang datang dari sejumlah daerah terlantar di berbagai titik di Cirebon, Jawa Barat. Pengajian tahunan atau Jalsah Salanah batal digelar karena penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan. Itu hanya satu dari puluhan kasus intoleransi sepanjang 2024. Kondisi ini tentu tak bisa diabaikan. Indonesia Baik bersama Naomy Liandra kali ini akan membagikan kisah Benaya Jonatan, Project Lead #Friendship4Peace dari Campaign dan Annisa dari Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC). Dua orang muda ini gelisah atas tingginya kasus intoleransi di Indonesia. Tapi, apa persisnya yang mereka lakukan?

“Banyak yang tidak bangga jadi anak petani karena jadi petani tidak sejahtera. Itu yang ingin kami ubah.” Pengalaman Laili Khairnur, Executive Director Gemawan, semasa sekolah sangat membekas di hatinya. Satu persatu teman sekolahnya menghilang. Bertahun-tahun kemudian dia baru tahu, teman-temannya yang saat itu masih usia sekolah dan berasal dari keluarga petani, harus pergi ke luar negeri untuk bekerja. Ini membuatnya miris. Pulau Kalimantan tempat ia berasal kaya akan sumber daya tapi masyarakatnya miskin. Lewat Gemawan ia ingin para petani terutama perempuan petani bisa mengambil peran dalam mengelola sumber daya alam secara adil sehingga bisa membawa kesejahteraan pada petani. Bagaimana caranya? Apa tantangan yang dia hadapi? Simak ceritaLaili Khairnur dalam perbincangan bersama Naomi Lyandra. Perbincangan ini merupakan kerjasama KBR dengan ASHOKA.

Indonesia masih punya PR besar pemenuhan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kasus diskriminasi bahkan persekusi terhadap minoritas agama terus berulang selama puluhan tahun. Pengalaman itu juga dialami orang-orang mudanya. Di episode Indonesia Baik kali ini, kita akan berjumpa dengan Amatun Mardiyah dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Nata Hening Graita Prameswari Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, dan Venus dari masyarakat Baha’i. Mereka berbagi cerita tentang diskriminasi dan resiliensi sebagai minoritas agama di Indonesia.