Ada kabar baik datang dari Pengadilan Kanton Zug, Swiss, yang mengabulkan gugatan empat warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, terhadap perusahaan semen raksasa Holcim. Putusan pengadilan Swiss sekaligus membuka jalan bagi warga Pulau Pari menuntut kompensasi dari Holcim atas dampak perubahan iklim yang mereka derita, pendanaan untuk perlindungan banjir, serta penurunan emisi karbon secara cepat.

Putusan tersebut dianggap preseden penting bagi publik ke depannya, untuk menagih tanggung jawab korporasi besar terhadap krisis iklim. Di konteks nasional, hal itu kian relevan dengan bencana ekologis Sumatra akibat masifnya perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar.
Bagaimana perjuangan warga Pulau Pari menggugat perusahaan multinasional hingga ke Swiss? Seperti apa proses selanjutnya? Apa saja implikasi gugatan ini dalam upaya mewujudkan keadilan iklim? Bagaimana konsekuensi putusan pengadilan terhadap hukum nasional? Apa respons wakil rakyat?

Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Penggugat/Warga Pulau Pari Asmania, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitria Tanjung, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.