NASIONAL

Wapres Targetkan Penambahan 156 Mal Pelayanan Publik di 2024

"Pertama soal MPP, itu sudah sisanya itu tinggal 156 sisanya. Itu sedang akan kita tuntaskan di tahun 2024 ini," ujar Ma'ruf.

AUTHOR / Astri Yuanasari

Wapres Targetkan 156 Mal Pelayanan Publik Selesai Dibangun pada 2024
Keterangan Pers Wapres Ma'ruf Amin Usai Meyerahkan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023 (Tangkapan Layar Youtube Setwapres RI)

KBR, Jakarta- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar seluruh kabupaten/kota segera memiliki mal pelayanan publik (MPP). Menurutnya, aspek pelayanan publik ini adalah inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ma'ruf mengatakan, saat ini sudah ada 175 MPP kabupaten/kota dengan targetnya 156 MPP bisa selesai pada 2024.

Hal ini disampaikan Ma'ruf usai acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).

"Pertama soal MPP, itu sudah sisanya itu tinggal 156 sisanya. Itu sedang akan kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Dan memang dampaknya sangat besar sekali, apalagi yang kita harapkan sekarang itu MPP digital, sehingga pelayanannya lebih terintegrasi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers, di Bali, Rabu (6/12/2023).

Ma'ruf mengatakan, kehadiran MPP mendapat respon positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kata dia, daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau atau memiliki nilai kepatuhan standar pelayanan yang lebih tinggi.

Ma'ruf juga meminta agar pelaksanaan MPP terus dikawal. Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat pelayanan publik.

"Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja," tutur Ma'ruf.

Baca juga:

- Wapres Komentari Format Debat Pilpres 2024

- Wapres: Pendidikan Tinggi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi

Ma'ruf menyebut transformasi digital juga penting untuk menjembatani harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sehingga masyarakat memperoleh akses yang mudah terkait pelayanan publik.

"Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif," pungkasnya.

Editor: Resky Novianto

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!