TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Cepat Menilai Film Dirty Vote Fitnah

Film tersebut menurutnya memberi pesan agar pemilu berjalan tanpa intimidasi, manipulasi, dan pemilih bisa menentukan pilihannya secara bebas.

KBR, Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengapresiasi film dokumenter tentang dugaan kecurangan pemilu “Dirty Vote” sebagai bentuk edukasi politik untuk masyarakat.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi mengatakan pihaknya secara prinsip menghargai film yang memuat beragam kliping di media massa terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Film tersebut menurutnya memberi pesan agar pemilu berjalan tanpa intimidasi, manipulasi, dan pemilih bisa menentukan pilihannya secara bebas.

Aris pun menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran yang mengatakan film tersebut berisi fitnah. Kata dia, tidak boleh serta merta mengatakan film itu berisi fitnah, mesti dikaji terlebih dahulu.

“Kita menghormati film itu, baik untuk edukasi, publik silakan menilai sendiri. Kalau ada yang mengatakan itu fitnah, aduh jangan buru-buru bilang fitnah lah, jangan sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit dilaporkan. Apalagi itu karya anak bangsa. Karya yang bisa juga dikatakan butuh effort yaitu penyelidikannya tidak main-main dilakukan oleh para pakar hukum tata negara,” jelas Aris kepada KBR, Senin (12/2/2024).

Aris mengaku pihaknya mendapat laporan dugaan kecurangan maupun intimidasi baik dari relawan maupun masyarakat umumnya. Kata dia, temuan itu sudah ditindaklanjut oleh tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dengan melaporkannya ke Bawaslu.

Jelang pemungutan suara yang digelar Rabu, 14 Februari 2024, dia berharap kepada Bawaslu agar bertugas secara profesional, jika ada pelanggaran dalam proses pemungutan suara maka perlu ditindak.

“Bawaslu dalam melaksanakan tugas mesti tegas jika ada pelangaran tindak melalui jalur hukum, enggak usah takut-takut. Siapa pun yang melanggar aturan, Bawaslu mesti menegakkan aturan,” ucap Aris.

Film dokumenter tentang dugaan kecurangan pemilu tayang hari Minggu (11/2/2024) di kanal Youtube Dirty Vote.

Adapun dalam film tersebut hadir tiga pakar hukum tata negara yaitu, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,

Salah satu tokoh, Bivitri Susanti mengatakan film tersebut berusaha menjelaskan dengan fakta dan data bagaimana pemilu bukan sekadar terlaksana namun perlu diteliti apakah prosesnya adil dan sesuai konstitusi.

Bagi Bivitri, pemilu kali ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja karena adanya indikasi kecurangan.

“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” kata Bivitri dikutip dari kanal Youtube Dirty Vote, Minggu (11/2/2024).

Lanjutnya, film itu juga membahas tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.

Baca juga:

- Presiden Jokowi Mengeklaim Tidak Akan Ikut Berkampanye?

- Kontras Sebut Ada 7 Sikap Tidak Netral Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Editor: Fadli