Presiden Jokowi Mengeklaim Tidak Akan Ikut Berkampanye?

Ada kabar bahwa presiden akan ikut berkampanye pada hari terakhir kampanye, yakni 10 Februari 2024.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengeklaim tidak akan ikut berkampanye sepekan menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan terkait pernyataannya beberapa waktu yang menyebut presiden boleh berkampanye. Selain itu, ada kabar presiden akan ikut berkampanye pada hari terakhir kampanye, yakni 10 Februari 2024.

"Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, (7/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengajak seluruh masyarakat memberikan hak pilihnya dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024. 

Jokowi juga menegaskan kembali kepada seluruh ASN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dan menjaga kedaulatan negara.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah, juga harus profesional, dan memastikan integritas pemilu, supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," kata Jokowi.

Boleh Berkampanye

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Namun saat berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara serah terima pesawat Hercules dan Panther di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam acara itu, hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sekaligus capres nomor urut 1. 

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak, tapi yang terpenting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, bolehlah. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik," ucap Jokowi, Rabu, (24/1/2024).

Sorotan terhadap Sikap Presiden

Sejumlah sikap Presiden Joko Widodo terus mendapat sorotan terkait dugaan tidak netral pada Pemilu 2024. Di antaranya Jokowi yang secara terang-terangan bertemu calon presiden Prabowo Subianto dan elite partai politik pengusungnya seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli hasan lewat acara makan bersama.

Jokowi mengakui pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk mengenai Pemilu 2024. Saat disinggung soal netralitas, Jokowi berdalih pertemuan itu sah-sah saja karena dilakukan di hari libur.

Sorotan juga datang pada sikap Presiden Joko Widodo yang mengkritik jalannya debat calon presiden pada Minggu, (7/1/2024), karena seolah menjadi ajang saling menyerang.

"Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya tidak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Enggak apa-apa. Sehingga debatnya perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja ke Serang, Banten, Senin, (8/1/2024).

Ini merupakan kritik pertama yang disampaikan Jokowi. Dalam dua gelaran sebelumnya, kepala negara tak pernah mengevaluasi jalannya debat.

Tanggapan Tim Lain

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai Presiden Joko Widodo tidak netral.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyebut presiden telah memperlihatkan ke-tidak-netralannya melalui pertemuan dengan Prabowo maupun petinggi partai pendukungnya hingga mengomentari debat.

"Mengenai manuver manuver Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana dia bertemu dengan Prabowo dan menteri-menteri maupun tokoh-tokoh dari parpol pendukung Prabowo, kami mengartikannya sesungguhnya sebagai memang sudah jelas bahwa presiden tidak akan netral. Beliau sudah ada keberpihakan," kata Chico kepada KBR, Selasa, (9/1/2024).

Sorotan juga datang dari calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan. Anies menilai, seharusnya Presiden Jokowi tak terlibat mengomentari debat capres. Ia juga membantah terkait debat ketiga penuh saling serang, bukannya memperlihatkan visi-misi kebijakan.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal ini sama sekali nggak ada personal semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa di-review apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok pak presiden ikut komentar soal debat ya. jadi saya rasa enggak mau komentar terlalu banyak dah biar publik aja nanti yang menilai," kata Anies di Gorontalo dikutip dari YouTube KompasTV, Senin, (8/1/2024).

Fokus Urusan Negara

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura meminta Presiden Jokowi fokus pada tugas ketatanegaraan menjelang berakhirnya masa jabatan.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus segera diselesaikan dan diurus seorang presiden. Bukan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintervensi jalannya Pemilu 2024.

"Saya pikir tidak boleh dia mengomentari. dia harus fokus saja tugas-tugas ke tata negaraannya. Karena apa? Karena bagi saya kalau dia mengomentarinya kan artinya dia seperti berpihak, baik memuji ataupun mengkritisi siapapun yang ada di debat. Makanya mesti berhati-hati, enggak usah komentar," kata Charles kepada KBR, Senin, (8/1/2024).

Charles Simabura juga mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk kembali mengingatkan para penyelenggara negara agar bersifat netral di pemilu.

Ia khawatir jika presiden saja sudah tidak netral, maka para jajaran kabinetnya akan mencontoh perilaku tersebut, dan berdampak pada rusaknya demokrasi Indonesia.

Baca juga:

• KontraS Sebut Ada 7 Sikap Tidak Netral Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Editor: Sindu