Satpol PP Dukung Gibran, Pemprov Jabar Ingatkan Sanksi ASN Tidak Netral

"Saya sudah mendapatkan laporan sudah mendapatkan sanksi, jadi sudah sesuai mekanismenya."

KBR, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan, seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu dikatakan Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menanggapi adanya sekelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Garut, Jawa Barat yang diduga mendeklarasi dukungan kepada Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

"Yang pertama Satpol PP itu kan perangkat daerah, aparatur daerah harus netral. Yang kedua saya sudah mendapatkan laporan sudah mendapatkan sanksi, jadi sudah sesuai mekanismenya. Tiga bulan tidak mendapatkan gaji dan yang lain satu bulan tidak mendapatkan gaji. Nanti kalau melakukan lagi sanksinya bisa lebih berat," ujar Bey di Sumedang, Rabu, (3/1/2024).

Baca juga:

• Video Viral Satpol PP Garut Dukung Gibran, Mahfud: Norak

Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menegaskan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 94/KPG.03.04/BKD tentang netralitas ASN. Aturan itu juga memuat kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara.

"Jadi ditekankan bahwa ASN harus punya netralitas, tidak boleh berpihak dan juga kalau ada pelanggaran kena sanksi. Dari mulai sanksi ringan, sedang dan berat sampai dengan dikeluarkan atau bisa dikeluarkan," ujar Bey usai rapat daring soal netralitas ASN, Bandung, Selasa, (14/11/2023).

Bey mengajak seluruh ASN di lingkup Pemerintah Jawa Barat agar memahami betapa pentingnya netralitas. Kata dia, ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang di tahun-tahun politik ini. Hindari perbuatan yang berpotensi merusak integritas dan mencederai prinsip netralitas ASN baik di dunia nyata maupun maya," kata Bey.

Bey menganggap netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, melainkan juga dalam aktivitas di media sosial. Menurutnya, seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital.

"Kita tidak boleh menggunakan keberadaan kita di dunia maya untuk menyuarakan preferensi politik pribadi atau menjelekkan preferensi politik orang lain," tegas Bey.

Bey meminta ASN dan 27 pejabat daerah di wilayahnya memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memilih pada pemilu. Karenanya, dia melarang jajarannya memberi tekanan atau memengaruhi pilihan politik orang lain.

"Sesuai arahan Presiden RI, seluruh Pj. Kepala Daerah tidak boleh berpihak dan harus netral. Artinya Pj, juga ASN, seluruh ASN harus menjunjung tinggi asas netralitas. Netralitas ASN adalah fondasi kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas," imbuhnya.

Baca juga:

• PBHI: Ketidaknetralan Aparat di Pemilu Bisa Picu Pembangkangan Sipil

Lebih jauh Bey mengingatkan ASN harus menghindari sikap dan tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap salah satu kepentingan politik. Menurutnya, hal itu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi.

"Sebagai abdi negara, kita harus memahami bahwa netralitas bukanlah sekadar sikap formal, melainkan juga merupakan komitmen yang tulus untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis," tutur Bey.

Sebelumnya, viral video berdurasi 19 detik berisi sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungan tidak langsung kepada Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka yang menyebut dirinya dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda pada masa depan.

"Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka," ucap mereka beramai-ramai sembari mengangkat foto Gibran.

Editor: Muthia Kusuma