RUU DK Jakarta, PKS Tolak Gubernur dan Wakil Ditunjuk Presiden

“Fraksi PKS berpendapat bahwa usulan tentang pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota, perlu dipertahankan."

KBR, Jakarta- Fraksi Partai Keadilan Sejaktera DPR menolak pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (JK) diangkat dan diberhentikan presiden. Pasal itu ada di dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta yang disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Jika disahkan, susunan pemerintahan akan ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memerhatikan usulan DPR. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Anggota Komisi anggaran di DPR dari Fraksi PKS, Hermanto menolak usulan itu.

“Fraksi PKS berpendapat bahwa usulan tentang pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota, perlu dipertahankan. Hal ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan adalah pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik,” ucap Hermanto dipantau dari YouTube DPR, Selasa, (5/12/2023).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Hermanto menilai RUU Daerah Khusus Jakarta belum melibatkan partisipasi bermakna. Selain itu, ia khawatir budaya betawi Jakarta tidak lagi dilibatkan dalam menentukan pimpinan daerahnya.

Baca juga:

• Paripurna DPR Sahkan Revisi Kedua UU ITE
• KPK Hormati Proses Hukum Dugaan Pemerasan yang Menyeret Nama Firli

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".

Editor: Rony Sitanggang