Rusuh di Seruyan Tewaskan 1 Orang, Kontras Dorong Investigasi

Karena apa yang dilakukan oleh kepolisian itu merupakan murni pelanggaran. Bukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong kepolisian melakukan investigasi dan penegakkan hukum bagi aparat yang terbukti melakukan kekerasan saat mengamankan unjuk rasa di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/10/2023).

Peneliti Kontras Rozy Brilian mengatakan, kepolisian gagal mengedepankan upaya humanis dalam mengamankan konflik agraria. Dia menuding kepolisian makin semena-mena dan aktif melakukan kekerasan kepada masyarakat.

Rozy menilai, kepolisian tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

"Kami mendorongnya agar kepolisian melakukan investigasi secara profesional, secara akuntabel, dan secara transparan untuk mencari siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Yang kedua kami melihat penegakan hukum yang harus dilakukan. Penegakan hukum harus dilakukan lewat jalan atau mekanisme produk pidana karena apa yang dilakukan oleh kepolisian itu merupakan murni pelanggaran. Bukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik," ujar Rozy saat dihubungi KBR, Senin (9/10/2023).

Rozy menilai, buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor terjadinya konflik lahan berujung kerusuhan.

Menurutnya, penanganan yang dilakukan kepolisian tidak menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Baca juga:

• Penangkapan Pendemo Kasus Rempang, Jangan Mudah Beri Cap Perusuh
• KPA: 2.710 Konflik Agraria Terjadi Selama Pemerintahan Jokowi

Seorang warga bernama Gijik, 35 tahun, tewas dan dua lainnya terluka diduga tertembak peluru polisi, Sabtu kemarin. Peristiwa itu terjadi ketika warga Bangkal melangsungkan aksi damai menuntut hak pembagian lahan kebun plasma sawit kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada.

Editor: Wahyu S.