KPA: 2.710 Konflik Agraria Terjadi Selama Pemerintahan Jokowi

Belum ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria

KBR, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 2.710 konflik agraria terjadi di seluruh Indonesia selama delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, belum ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dia menuding pemerintah tidak memedulikan kesejahteraan masyarakat adat.

"Kita mencatat selama pemerintahan Jokowi, itu konflik agraria berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama kurang lebih 8 tahun terakhir dari 2015-2022 itu ada 2.710 kejadian konflik agraria yang terjadi di seluruh provinsi di wilayah Indonesia," ujar Dewi, dalam Diskusi Penyampaian Sikap, Jumat (18/8/2023).

"Kemudian berkaitan juga dengan penegakkan HAM, tidak ada pertanggungjawaban yang berkaitan dengan upaya-upaya penangkapan kriminalisasi, dan diskriminasi hak asasi manusia," imbuhnya.

Dewi menambahkan, organisasinya juga mencatat ada 1.500 petani, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan yang ditangkap akibat konflik agraria.

Dari total penangkapan tersebut, 69 orang tewas karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Melonjak Imbas PSN

KPA menilai banyaknya konflik agraria tak bisa dilepaskan dari kebijakan proyek strategis nasional (PSN). Kepala Kepala Departemen Kampanye KPA Benni Wijaya menuding proyek-proyek memperparah konflik agraria di Indonesia.

“Dari tahun kemarin juga akan terjadi lonjakan. Karena memang, apalagi kan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kami melihat bahwa implementasinya itu misalkan di sektor agraria tidak hanya memperluas eskalasi konflik. Bahkan, menghambat proses penyelesaian konflik itu sendiri,” kata Benni ketika dihubungi KBR, Rabu (16/8/2023).

Baca juga:

• Penyelesaian Konflik Agraria, Tak Cukup dengan Bagi-bagi Sertifikat Tanah
• Ombudsman: Konflik Agraria Jadi Aduan Tertinggi Selama 4 Tahun

Benni menyoroti proses pendekatan serta pengamanan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena imbas proyek strategis nasional. Dia menilai, pemerintah justru membungkam penolakan dan kritikan dari masyarakat dengan cara kekerasan.

“Kita bisa lihat 3 tahun terakhir, semakin ke sini polisi semakin brutal pendekatan di lapangan itu. Bahkan sudah mengarah ke tindak kekerasan. Di catatan kami juga mengatakan seperti itu,” kata Benni.

Benni memaparkan, jumlah konflik agraria dari Januari-Juli 2023 sebanyak 198 kasus. Dia juga mencatat ada 140 kasus kriminalisasi terkait konflik agraria.

KPA mencatat, luas wilayah terdampak konflik agraria mencapai 211.716 hektare dengan 94.067 keluarga.

Editor: Wahyu S.