NASIONAL

Presiden Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, Itu Kewajiban

"WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik."

AUTHOR / Astri Septiani

EDITOR / R. Fadli

Prosedur Birokrasi
Presiden Joko Widodo saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2023 dan IHPS II Tahun 2023 (8/7/2024). (Foto: Youtube Sekretariat Presiden RI)

KBR, Jakarta - Presiden Indonesia Joko Widodo mengapresiasi capaian pemerintah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP ini diberikan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun anggaran 2023.

Namun Jokowi menegaskan bahwa opini WTP dari BPK bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," kata Jokowi pada acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023 di Jakarta, Senin (08/07/24).

Jokowi juga menyoroti bahwa beberapa tahun ini dunia bergejolak mulai dari perihal geopolitik, perang dagang yang memanas, perubahan iklim yang semakin nyata, hingga pertumbuhan ekonomi melambat. Namun di tengah gejolak tersebut, ia menyatakan ekonomi dan politik indonesia sangat stabil. Salah satunya ia mencontohkan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 5 persen.

"Inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik ini adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Baca juga:

Jokowi: Hapus Ego Sektoral untuk Digitalisasi Layanan Publik

Jokowi Minta K/L dan Daerah Berhenti Bikin Aplikasi: Orientasinya Selalu Proyek

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!