Jokowi: Hapus Ego Sektoral untuk Digitalisasi Layanan Publik

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya,"

KBR, Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar segera menghapus ego sektoral dalam upaya digitalisasi pelayanan publik. Ia meminta penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk integrasi data. 

Hal ini disampaikan Jokowi saat meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia, yang diberi nama INA Digital.

"Setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara," kata Jokowi dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi juga menegur para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam hal anggaran untuk pengembangan digital. Kata Jokowi, kebutuhan anggaran untuk membuat aplikasi pelayanan publik di instansi kementerian/lembaga dan pemda mencapai Rp 6,2 triliun. Presiden mencatat, kementerian rata-rata membuat 500 aplikasi.

"Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," kata Jokowi.

Baca juga:

• Luncurkan GovTech Indonesia, Menpan RB Pastikan Data Pribadi Aman
• Jokowi Minta K/L dan Daerah Berhenti Bikin Aplikasi: Orientasinya Selalu Proyek
• Ada 27 Ribu Aplikasi Layanan Pemerintah, Menpan RB: Mempersulit Rakyat

Sebelumnya pemerintah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama Ina Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdulah Azwar Anas memastikan data pribadi masyarakat aman.

Anas mengatakan layanan ini jadi momentum untuk mendorong perkembangan layanan digital pemerintah berbasis kebutuhan masyarakat.

"Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah. Dalam jangka pendek tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu. Pelayanan kami cepat, mudah, dan transparan. Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman," ujar Anas di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Anas mengeklaim GovTech dapat mencegah tumpang tindih data bantuan sosial pada masyarakat.

Editor: Rony Sitanggang