Jokowi Minta K/L dan Daerah Berhenti Bikin Aplikasi: Orientasinya Selalu Proyek

Orientasinya selalu proyek, itu yang kami hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi.

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya aplikasi yang digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Bahkan beberapa aplikasi di antaranya tidak terintegrasi dan justru tumpang tindih.

Padahal menurut Jokowi, kehadiran birokrasi harusnya bersifat melayani, bukan mempersulit dan memperlambat.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat meluncurkan Government Technology Indonesia yang diberi nama Ina Digital.

"Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di Kementerian di Lembaga di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," kata Jokowi pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Jokowi mengatakan sejak Januari lalu telah meminta jajarannya untuk berhenti membuat aplikasi dan platform baru di pemerintahan.

Sebab selama ini kata dia, satu kementerian saja bisa memiliki 500-an aplikasi.

"Ada yang lebih dari 5.000, saya enggak tunjukin di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi.

"Kemarin kami cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama juga di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kami hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," kata dia.

Baca juga:

• GovTech INA Digital Diterapkan Mei 2024, Apa Saja Layanan yang Terintegrasi?
• Ada 27 Ribu Aplikasi Layanan Pemerintah, Menpan RB: Mempersulit Rakyat

Editor: Wahyu S.