“Kalau dilihat dari sisi Presiden, ini sebenarnya menutup informasi. Dia tidak terbuka pada masyarakat, padahal ini isu strategis yang sedang hangat dibicarakan dan publik sangat butuh informasi,”
Penulis: Hoirunnisa
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto tidak mengizinkan jurnalis meliput secara langsung pidatonya dalam acara town hall meeting Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang membahas rencana strategis nasional.
Awalnya acara yang digelar Senin 28 April 2025 terbuka untuk media. Namun, sesaat sebelum Presiden menyampaikan pidato, pembawa acara meminta para jurnalis meninggalkan ruangan.
Dalam keterangannya seusai acara, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk menjaga suasana tetap profesional dan menghormati para pimpinan BUMN yang hadir.
“Karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu, kan nggak enak kan ditegur depan kalian,” ujar Prabowo seperti dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).
Prabowo mengatakan, arahan dan teguran yang disampaikan bersifat internal dan bertujuan memperbaiki kinerja BUMN ke depan.
Dikiritik AJI
Namun, keputusan tersebut menuai kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menyebut pelarangan itu sebagai bentuk ketertutupan informasi dan sikap yang tidak transparan.
“Kalau dilihat dari sisi Presiden, ini sebenarnya menutup informasi. Dia tidak terbuka pada masyarakat, padahal ini isu strategis yang sedang hangat dibicarakan dan publik sangat butuh informasi,” ujar Bayu kepada KBR, Selasa (29/4/2025).
Bayu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah karena acara dibuka untuk media di awal, tetapi justru ditutup saat pidato dimulai.
“Kalau sambutan itu datang dari Presiden, justru publik ingin mendengar langsung. Ini bukan rapat kabinet yang tertutup. Kenapa justru bagian paling penting ditutup?” jelasnya.
Ia menilai pola komunikasi satu arah makin menguat, dengan menyampaikan informasi melalui kanal resmi pemerintah tanpa pelibatan media. Salah satunya saat kunjungan Presiden ke Dapur MPG, yang hanya disiarkan melalui kanal YouTube Kepresidenan.
“Kalau terus seperti ini, bisa menurunkan kepercayaan publik.”
Potensi Besar, Informasi Terbatas
Dalam siaran pers yang diterima KBR, Sekretariat Presiden menyebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara sebagai aset strategis bangsa, dengan prinsip transparansi dan tata kelola ketat.
Prabowo juga memperkirakan potensi aset Danantara bisa mencapai USD 1 triliun atau sekitar Rp16.800 triliun, jika dikelola secara profesional dan berhati-hati.
“Kalau dikelola dengan baik, kita bisa hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun,” kata Prabowo.
Meski begitu, informasi publik mengenai Danantara masih sangat terbatas. Dalam laman resminya, danantaraindonesia.com, hanya tersedia deskripsi singkat mengenai visi dan misi lembaga tersebut. Tidak ada penjelasan rinci terkait struktur, proyek strategis, maupun aliran dana yang dikelola.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, usai acara menyampaikan bahwa lembaganya akan mengevaluasi secara total perusahaan-perusahaan BUMN sesuai arahan Presiden.
“Kita diminta mengevaluasi secara total dan komprehensif semua direksi dan anak-anak perusahaan di BUMN, untuk memastikan mereka satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya,” ujar Rosan.
Rosan menambahkan bahwa Danantara akan dikelola secara bersih dan profesional, serta berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga:
- Prabowo Luncurkan Danantara, Ini Susunan Pengurusnya
- Danantara Diluncurkan di Tengah Ketidakpercayaan Publik?
FITRA Soroti Ketertutupan dan Potensi Penyimpangan
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) juga menyoroti kebijakan pelarangan wartawan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi anggaran.
Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Misbah Hasan, menyebut langkah tersebut bisa mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Danantara.
“Jelas mencederai prinsip transparansi anggaran dan dapat menimbulkan turunnya trust masyarakat. Ketika prinsip transparansi ditinggalkan, ke depan hampir pasti tidak akuntabel dan tidak kredibel,” kata Misbah kepada KBR, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah pondasi utama dalam mengelola dana publik, apalagi Danantara mengelola dana besar yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta efisiensi APBN dan APBD.
“Potensi penyimpangan akan sangat besar. Apalagi ini menyangkut dana luar biasa besar dan bersumber dari uang publik,” ujarnya.
Misbah mengingatkan bahwa praktik serupa pernah terjadi sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku. Kini, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi terhadap lembaga yang tidak terbuka, termasuk Danantara.
FITRA merekomendasikan agar Danantara mengembangkan sistem pelaporan anggaran berbasis digital yang dapat diakses publik. Ia juga mendorong adanya audit rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka.
“Danantara harus punya dashboard anggaran yang transparan dan bisa diakses publik. Audit tahunan oleh BPK juga harus dipublikasikan, baik soal penerimaan maupun belanja,” tutup Misbah.
Baca juga:
- Danantara Bakal Masuk Sirkel Temasek atau 1MDB?
