Polri Identifikasi Potensi Kerawanan Pemilu 2024

Proses rekapitulasi suara juga sangat rawan, karena petugas bisa diintimidasi pihak-pihak terkait.

KBR, Jakarta - Polri mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan Pemilu 2024 yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Di antaranya, menurut Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan Polri, Yuda Gustawan, rawan bentrok massa saat kampanye, politik uang hingga kampanye hitam.

"Yang paling rawan rekapitulasi, baik rekapitulasi mulai tahapan di TPS. Kemudian bergeser ke tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, sampai provinsi itu banyak potensi kerawanan pada pergeseran kotak suara, penghitungan di tempat penghitungan," ungkap Yuda di Acara Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Dalam Antisipasi Isu Srategis Menjelang Pemilu 2024 melalui kanal Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada (25/7/2023).

Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan Polri, Yuda Gustawan menambahkan, proses rekapitulasi suara juga sangat rawan, karena petugas bisa diintimidasi pihak-pihak terkait.

Demikian pula, saat penyimpanan kotak suara di KPU daerah.

Yuda mengeklaim Polri sudah mengukur Indeks Potensi Kerawanan Pemilu. Indeks ini menjadi acuan dalam menerapkan Operasi Mantap Brata atau Operasi Mantap Praja.

Operasi Pengamanan Siber dan Sandi

Sementara itu, Pemerintah telah mempersiapkan Operasi Pengamanan Siber dan Sandi pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurut Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi (BSSN), Dominggus Pakel, operasi tersebut dilakukan di dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaannya dilakukan oleh empat Tim Operasi, mulai Desember nanti.

"Bahwa Satuan Tugas Operasi Pengamanan Siber dan Sandi BSSN melaksanakan Operasi Pengamanan Siber dan Sandi pada rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu mulai H-79 sampai H+249 itu selama 329 hari di wilayah Indonesia dan Luar Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Dominggus Pakel di acara yang sama.

Dominggus menambahkan, empat tim yang melaksanakan operasi adalah Tim Operasi Keamanan Siber, Tim Operasi Pengendalian Informasi, Tim Operasi Sandi dan Tim Komunikasi Publik.

Baca juga:

- Partai Bulan Bintang Nyatakan Dukungan ke Prabowo Subianto

- Survei LSI: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies

Menurut Dominggus, kerja tim operasi pengendalian informasi antara lain, melaksanakan pengawasan dan analisis media sosial dan media online.

Editor: Fadli