Jadi Erick Thohir sudah selayaknya mundur, dilakukan reshuffle. Sehingga perbaikan tata kelola hulu migas, tata kelola minyak mentah ini, dari hulu sampai hilir itu bisa tercapai.
Penulis: Heru Haetami
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) menilai Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya mundur lantaran gagal melakukan pengawasan tata kelola minyak di PT Pertamina.
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, mega korupsi di lingkungan Pertamina telah merugikan bukan hanya negara tetapi juga masyarakat.
"Celios menghitung kerugiannya perhari Rp47 miliar dari selisih harga yang harusnya masyarakat mendapatkan pertamax tapi malah mendapatkan kadar yang lebih rendah. Setahun kalau sehari Rp47 miliar, setahunnya 17 triliun. Dan kalau itu berlangsung selama 5 tahun tinggal dikalikan 5 itu angka yang sangat besar. Nah harusnya menteri BUMN itu mundur," ucap Bhima kepada KBR, Selasa, (4/3/2025).
Bhima menambahkan, tanggung jawab Erick diperlukan lantaran kegagalan tata kelola energi terjadi pada masa Erick menjabat menjadi menteri BUMN.
"Jadi Erick Thohir sudah selayaknya mundur, dilakukan reshuffle. Sehingga perbaikan tata kelola hulu migas, tata kelola minyak mentah ini, dari hulu sampai hilir itu bisa tercapai. Tentunya membutuhkan orang yang tidak tersangkut masalah," kata Bhima.
"Yang lebih penting lagi adalah Prabowo harus mencari sosok menteri BUMN yang bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat termasuk konsumen Pertamina juga," imbuhnya.
Baca juga:
- Pertamina Minta Maaf soal Dugaan Pertamax Oplosan, LBH Jakarta: Belum Cukup!
Bhima menyebut, jabatan Menteri BUMN sudah dipegang Erick sejak 2019 bahkan sampai akhir periode Jokowi. Artinya, kata dia, peristiwa pertamax oplosan terjadi di era kementerian BUMN yang dipimpinnya.
"Kemudian mafia migas yang membuat kerugian subsidi dan dana kompensasi terutama karena harus mengimpor BBM dengan ron yang kadarnya rendah itu kan ada di pengawasan Erick Thohir juga sebagai menteri BUMN," tuturnya.
Bhima menilai, korupsi tata kelola minyak di perusahaan energi pelat merah itu merupakan mafia migas jilid kedua. Salah satunya karena kegagalan pengawasan dari menteri BUMN.
Menurutnya, kasus Pertamina juga lebih kompleks lantaran nilai kerugiannya jauh lebih fantastis daripada kasus petral atau mafia migas jilid pertama.
"Karena ini melibatkan kongkalikong di hulu. Seperti penolakan minyak dalam negeri masuk ke kilang Pertamina, sampai kemudian ada skandal impor RON rendah, dan juga ada oplosan yang dirugikan bukan cuman negara tapi yang dirugikan adalah masyarakat," pungkasnya
Baca juga:
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Ini Ujian Besar
