Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta– Pemerintah Provinsi Aceh menilai sejumlah pembantu Presiden Prabowo tak memberikan informasi objektif dan faktual terkait penanganan bencana di wilayah Serambi Mekkah. 

Padahal, juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA memandang, presiden menaruh perhatian besar terhadap penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sana.

Itu terlihat dari dua kali Prabowo mengunjungi Aceh pasca-bencana, yakni di Aceh Tenggara dan Bireuen.

"Kepada para menteri, cintailah niat baik presiden untuk rakyatnya dengan memberikan informasi utuh dan objektif, agar Aceh cepat pulih. Berikan informasi dan data-data akurat," katanya dalam rilis yang diterima KBR, Kamis, 11 Desember 2025.

Informasi utuh dan objektif yang dimaksud Muhammad adalah soal pernyataan pemulihan listrik dan pemulihan komunikasi di Aceh. Terkait listrik misalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, listrik sudah menyala 93 persen. Tetapi, fakta di lapangan tidak demikian.

Kata Muhammad MTA, sebagian wilayah Aceh hingga kini masih terisolasi via darat. Sambungan listrik pun belum pulih.

Wilayah itu meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah

Ia yakin, jika informasi yang diterima presiden akurat dan objektif, tak menutup kemungkinan kepala negara akan kembalik meninjau langsung kawasan terparah terdampak bencana.

Respons Sebagian Masyarakat di Media Sosial

Usai pernyataan Menteri Bahlil, sejumlah konten kreator melaporkan kondisi gelap gulita di beberapa wilayah.

Dalam unggahan di TikTok pada 9 Desember, akun Dokter Detektif New Guys menayangkan video dari Kuala Sintang, Aceh Tamiang, tepatnya di depan Polres Aceh Tamiang dan dekat kantor Kejaksaan Negeri.

Dalam rekaman tersebut, sang kreator menunjukkan kondisi wilayah masih gelap pada pukul 18:50. Ia menegaskan, listrik tidak menyala, bahkan meski ia telah mengecek kondisi serupa pada hari sebelumnya.

Konten kreator itu kemudian menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Jadi, apa yang dikatakan oleh Mister Bahlil? Bahwa listrik 93% nyala. Pak Prabowo, Dotif di sini mau teriak. Pak Prabowo. Kayaknya Anda di-prank, deh. Anda di-prank oleh Bapak Bahlil,” ujarnya dalam video.

Keluhan serupa juga muncul dari akun TikTok @pixmen. Dalam videonya, kreator tersebut menanggapi pernyataan Bahlil yang sebelumnya mengatakan listrik sudah hidup pada 5 Desember. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda.

“Nah, sekarang nih, tanggal 7 Desember. Jujur sih sekarang belum hidup lampu sih, Pak. Masih gelap nih ye … pembohongan publik Pak. Lihat tuh,” katanya sambil merekam situasi gelap di sekitarnya.

Kemarin, Senin, 8 Desember 2025, listrik mulai menyala di Kabupaten Aceh Tengah setelah 13 hari padam total usai bencana.

Namun, mengutip ANTARA, kelistrikan masih belum maksimal, sebab setelah menyala malam hari, pagi hingga Selasa sore, listrik kembali padam. Sore sampai malam menyala, lalu tengah malam padam lagi hingga Rabu sore.

Klarifikasi

Setelah ramai menuai protes dan kritik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menggelar konferensi pers bersama Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025. Keduanya meminta maaf.

"Pemerintah akan terus fokus dan berupaya, akan secara totalitas menggunakan seluruh sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh," ujar Bahlil, mengutip ANTARA, Kamis, 11 Desember 2025.

Sementara itu, PLN mengaku sedang mengupayakan untuk memulihkan jaringan-jaringan tegangan rendah mereka di sejumlah wilayah terdampak.

"Baik itu di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Luwes. Jadi, kami membutuhkan waktu," kata Darmawan Prasodjo.

Klaim Terkendali

Beberapa hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar mengapresiasi sikap Presiden Prabowo meninjau daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Bapak Presiden untuk langsung dengan gerakan cepat melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang kena musibah,” ujar bahlil dalam video YouTube DPP Golkar Official, Jumat, 5 Desember 2025.

Bahlil juga mengklaim, pemulihan infrastruktur energi mulai menunjukkan kemajuan. Menurutnya, sebagian wilayah sudah kembali mendapat pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta gas elpiji.

“Alhamdulillah Bapak Presiden, mulai malam ini sebagian sudah bisa nyala … listrik sudah berjalan 80%, BBM sudah terurai 60%, dan LPG juga mulai berjalan,” kata Bahlil.

Narasi Sejumlah Pejabat soal Bencana

Sebelum Bahlil, sebagian pejabat juga menyampaikan narasi yang terkesan meremehkan. Pernyataan-pernyataan mereka menuai reaksi negatif dari publik, lantaran dinilai tidak sensitif, kontradiktif, bahkan politis. Kondisi itu memperkeruh suasana di tengah kondisi warga yang masih membutuhkan bantuan.

Semisal Bupati Bireuen, Mukhlis Takabeya. Ia menuai sorotan setelah dalam video yang diunggah akun Instagram kotabandaaceh, ia meninjau lokasi banjir, namun menyoroti potensi perkebunan sawit di area tersebut. Ia menyebut tekstur tanah sangat halus dan dianggap ideal untuk ditanami kelapa sawit.

“Halus sekali (tanahnya). Ini paling bagus tanam sawit. Sawit ini kayak pohon rumbia, akarnya bagus menyerap,” ujar Mukhlis.

Kepala BNPB Anggap Situasi Tidak “Mencekam”

Komentar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, juga menimbulkan kritik. ia menyatakan dalam konferensi pers bahwa kondisi di lapangan tidak seburuk gambaran yang beredar di media sosial.

“Kemarin kan kelihatannya mencekam, ya, kan, berseliweran di media sosial, enggak bisa ketemu, apa. Tetapi, begitu sampai ke sini sekarang. Begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan,” kata Suharyanto mengutip idntimes.com.

KLHK Jelaskan Kayu Gelondongan Diduga dari APL

Lalu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK), Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.

Ia menyebut kayu tersebut diduga berasal dari Area Penggunaan Lain (APL) lahan di luar kawasan hutan dan merupakan milik Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

“Kami deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan," kata Dwi mengutip ANTARA.

Ia juga menjelaskan soal kemungkinan praktik penebangan liar (illegal logging) saat ditanya wartawan.

“Kawan-kawan masih ngecek, ya, tetapi kita sinyalir ke situ,” jelasnya.

Bupati Aceh Tenggara Serukan Dukungan Politik di Tengah Krisis

Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, mendapat kecaman setelah dalam kunjungan bersama Presiden Prabowo ia menyerukan dukungan politik kepada masyarakat di tengah situasi darurat banjir.

“Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Datangkan semua. Tidak ada Presiden seperti beliau. Insyaallah tadi ada video yang dibuat Bapak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi Presiden seumur hidup,” ujar Salim mengutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 1 Desember 2025.

Panglima TNI Klarifikasi Beras Bantuan Berceceran

Insiden beras bantuan yang berceceran akibat proses airdrop juga memicu protes. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan dalam jumpa pers, keputusan menjatuhkan paket di titik tersebut dilakukan karena pertimbangan keselamatan penerbangan.

“Walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer. Tetapi, daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata agus mengutip idntimes.com.

Menpora Sampaikan Rencana Pembagian Alat Olahraga

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, ikut menjadi perhatian publik setelah menyampaikan rencana memberikan perlengkapan olahraga sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana.

"Nanti pascabencana, mungkin beberapa bulan ke depan kami juga mulai kembali membahagiakan para korban bencana, salah satunya dengan mendistribusikan alat-alat olahraga," kata Erick mengutip ANTARA.

Penanganan Dinilai Reaktif dan Minim Keberpihakan

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Yogi Setya Permana menilai, respons pemerintah sejak awal bencana cenderung reaktif kepada para korban. Ia menyebutkan, banyak warga melaporkan melalui media sosial bahwa rumah dan lingkungan mereka belum tersentuh bantuan apa pun.

“Kesan itu tidak muncul dari ruang hampa. Banyak warga melaporkan kondisi rumahnya,” jelas Yogi.

Menurutnya, dalam situasi bencana seperti ini, komunikasi pemerintah memegang peran penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Walaupun proses penanggulangan bencana ini masih sangat dinamis, pemerintah perlu memberikan impresi bahwa pemerintah tidak mengecilkan persoalan ini,” ujarnya.

Yogi menegaskan, narasi pejabat yang terkesan meremehkan kondisi di lapangan dapat berdampak buruk.

“Bahwa ada juga ada petinggi pemerintah yang melihat bahwa persoalan banjir ini hanya ramai di sosmed dan lain sebagainya. Ini statement-statement kontraproduktif ini, kan, jangan sampai muncul kembali karena itu akan mengerjai dan akan berkontribusi untuk terjadinya defisit kepercayaan,” tegasnya.

Bantuan Tak Merata, Logistik Menipis

Selain komentar sejumlah pejabat yang terkesan meremehkan, menurut Yogi, situasi kini sudah memasuki fase kritis. Hal paling mendesak adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga.

“Mungkin saat ini yang diperlukan itu adalah bagaimana bantuan itu bisa diterima oleh warga terdampak. Karena ini sudah lebih dari satu minggu sehingga critical time kita juga sudah banyak,” ujarnya.

Kata dia, menipisnya logistik semakin mempersulit warga yang terdampak di lokasi.

“Karena logistik sudah sangat tipis sehingga warga bingung gitu. Kemudian harus ... di mana. Nah, ini kan cerita-cerita seperti ini seharusnya menjadi fokus dari pemerintah sehingga menyalurkan bantuan itu harus jadi prioritas,” kata Yogi.

Yogi menyebut, penyelenggara negara masih melakukan perhitungan yang panjang sebelum menentukan status bencana nasional.

“Pemerintah masih menghitung konsekuensi politik dan fiskal jika bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Yogi mengingatkan, narasi mengenai kondisi yang “sudah terkendali” perlu disampaikan hati-hati. Ia menilai, pendekatan komunikasi yang terlalu menonjolkan keberhasilan dapat berbalik menjadi masalah apabila tidak sesuai kondisi faktual di lapangan.

“Tetapi, kadang resep seperti ini juga tidak bisa digunakan di semua konteks. Karena bisa juga malah jadi boomerang. Justru yang muncul impresinya bahwa pemerintah dianggap lebih sibuk untuk mengelola citra ketimbang untuk menyelamatkan atau menanggulangi krisis kemanusiaan yang terjadi,” ujarnya.

Tanpa Bantuan Asing

Bahkan, Presiden Prabowo mengklaim, mampu mengatasi bencana tanpa bantuan pihak asing. Presiden Prabowo menegaskan, perlunya bangsa Indonesia percaya pada kekuatan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain.

“Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri… Kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” kata Presiden saat berpidato di HUT ke-61 Partai Golkar.

Proporsional

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Yogi Setya Permana, menilai wacana mengenai “asing” perlu dilihat proporsional, terutama ketika situasi bencana membutuhkan percepatan bantuan dan kolaborasi lintas negara.

“Karena logistik sudah sangat tipis sehingga warga bingung gitu … Ini seharusnya menjadi fokus pemerintah sehingga menyalurkan bantuan itu harus jadi prioritas. Jika kolaborasi dengan negara luar itu bisa jauh lebih efektif, itu mungkin bisa dipikirkan.”

Yogi menekankan, narasi soal “asing” seharusnya tidak berhenti pada bantuan internasional saja. Ia mengingatkan, investasi asing di bidang perkebunan juga memiliki kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.

“Narasi tentang asing juga harus dikaitkan dengan investasi uang luar negeri yang membiayai bisnis-bisnis ekstraksi di Indonesia … yang mempunyai dampak tidak bagus untuk lingkungan sehingga ujungnya bencana seperti yang terjadi di Sumatera.”

“Bisnis ekstrasi entah itu tambang dan sebagainya yang kemudian itu ketika pengawasan lemah sehingga kemudian dampak buruk lingkungan tidak bisa dihindari. Ya, ujungnya bencana,” katanya.

Yogi menegaskan, persoalan ini kerap diabaikan dalam diskusi publik, padahal dampaknya sangat nyata.

Menurutnya, perdebatan mengenai peran asing tidak bisa dilihat secara hitam putih. Kolaborasi luar negeri bisa dibutuhkan saat krisis, sementara risiko investasi asing juga harus dipantau dengan pengawasan ketat agar tidak memicu kerusakan lingkungan dan bencana di masa depan.

Dua Kali ke Aceh

Yogi juga menyoroti langkah Presiden Prabowo yang dua kali berkunjung ke Aceh. Kunjungan itu dilakukan di tengah kencangnya desakan publik agar pemerintah menetapkan status darurat bencana atas banjir bandang pada November 2025. Yogi menilai, kunjungan kedua Prabowo memuat pesan politik yang kuat.

“Saya melihat kunjungan ini sebagai upaya menunjukkan negara hadir sekaligus meredam tekanan publik agar status darurat bencana nasional itu dinaikkan,” ujar Yogi kepada KBR Selasa (09/12/2025).

Menurutnya, pemilihan Aceh bukan tanpa alasan. Provinsi itu memiliki dinamika historis terkait pusat kekuasaan, sehingga simbol politik di sana memiliki bobot tersendiri.

“Aceh bukan kebetulan, karena ini wilayah yang punya sejarah relasi yang cukup rumit dengan Jakarta Sehingga simbol politik itu sangat penting,” katanya.

Dari dua kunjungan itu, Prabowo tak memilih wilayah yang terdampak parah dan terisolasi. Semisal di wilayah Linge, Aceh Tengah. Waktu itu, Prabowo juga menyampaikan ada lima heli yang dioperasikan dari 50 helikopter yang siap beroperasi.

Dalam laporan majalah Tempo berjudul "Gengsi Tinggi Darurat Bencana", penyelenggara negara dinilai telah mengabaikan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), soal hujan lebat akan mengguyur sebagian Sumatra.

Per hari ini, Kamis, 11 Desember 2025, pukul 17:18 WIB, tercatat 986 orang meninggal, 224 hilang, dan 5,1 ribu jiwa terluka. Aceh Timur, Tapanuli Selatan, dan Agam jadi kabupaten/kota terbanyak jumlah korban meninggal, berdasarkan gis.bnpb.go.id.

Layak Bencana Nasional

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, Prof. Hufron, kejadian di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, sudah memenuhi seluruh indikator penetapan bencana nasional yang diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Korban jiwa mencapai ratusan orang, puluhan kabupaten/kota terdampak, jalur lintas Sumatra terganggu, ribuan rumah dan fasilitas publik rusak, serta aktivitas ekonomi masyarakat dan logistik nasional terhambat. Bahkan, beberapa wilayah masih terisolasi dan sulit dijangkau bantuan,” ujar Hufron dikutip dari ANTARA.

Hufron menyebut secara yuridis, peristiwa ini menandakan bahwa beban penanggulangan tidak lagi berada dalam batas kemampuan daerah.

Ia mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto yang menyebut “bencana nasional hanya pernah ditetapkan pada kejadian tertentu” jika merujuk pada preseden tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19 sebagai dua peristiwa yang pernah berstatus bencana nasional.

“Preseden bukanlah norma hukum yang mengikat. Hukum tidak bekerja berdasarkan kebiasaan politik, melainkan berdasarkan pemenuhan syarat objektif yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Jika syarat itu terpenuhi, maka negara justru berkewajiban menaikkan status, bukan menahannya,” jelasnya.

Dalam perspektif hukum tata negara, penetapan bencana nasional juga berkaitan langsung dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Baca juga:

• Tahan Status Bencana Nasional Sumatra Bikin Prabowo Digugat, Pakar: Secara Yuridis Penuhi Syarat