Pemilu 2024, PPATK Ingatkan Modus Curang Dana Kampanye

"Kita antisipasi jangan sampai uang hasil kejahatan, uang ilegal itu untuk mendanai kampanye."

KBR, Jakarta-  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan berbagai modus kecurangan transaksi dilakukan dalam masa pemilu. Koordinator Sub I Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Tri Puji Raharjo mengatakan, temuan modus itu berdasarkan riset pada pemilu 2019.

Salah satu modusnya yakni memecah penerimaan dana kampanye yang melebihi batas maksimal yang diatur dalam Peraturan KPU.

"Salah satu contoh misalnya bagus dengan cara memecah-mecah supaya terdeteksi. Misalnya dalam Peraturan KPU ketika itu sumbangan dari individu atau pribadi maka maksimal yang disampaikan itu 75 juta. Nah oleh si pelaku ini misalnya dia mau menyumbang lebih ke dalam RKDK maka dia akan memecah-mecah seolah-olah bukan bagian dari sumbangan dana kampanye," kata Tri Puji Raharjo dalam Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Selasa (1/8/2023).

Kata dia, modus lainnya adalah adanya pemanfaatan sarana rekening yang tidak terdaftar sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan digunakan untuk sarana penampungan dan penggunaan dana.

Baca juga:

- Jokowi: Jalan-jalan di Seluruh Provinsi Banyak Perlu Perbaikan

- Reshuffle Politik Balas Budi di Ujung Pemerintahan Jokowi

Koordinator Sub I Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Tri Puji Raharjo menambahkan, modus lainnya adalah  penggunaan petugas partai atau pihak ketiga yang bertugas sebagai pengelola dana sumbangan untuk kampanye di luar struktur tim pemenangan.

Editor: Rony Sitanggang