Reshuffle Politik Balas Budi di Ujung Pemerintahan Jokowi

Reshuffle yang dilakukan Jokowi dinilai tak mempertimbangkan kualifikasi. Penunjukkan menteri justru lebih condong didorong politik balas budi.

"Bahwa saya akan setia kepada undang-undang republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan lurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," begitu Jokowi membacakan sumpah yang diikuti sejumlah pejabat yang dilantik di Istana Negara, Senin (17/7/2023).

Presiden Joko Widodo melantik sejumlah anggota kabinet baru, yang akan bertugas di sisa masa jabatan hingga 2024. Ada beberapa posisi menteri dan wakil menteri yang dilantik Jokowi.  

Salah satunya adalah Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi 'dipromosikan' sebagai menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G Plate yang tersangkut kasus korupsi proyek BTS 4G.

Jokowi memerintahkan Budi Arie memprioritaskan penyelesaian proyek BTS yang bermasalah hukum.  

"Di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum. Tetapi penyelesaian BTS nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau. Ini tugas beratnya di situ," kata Jokowi.

Usai dilantik, Menteri Kominfo yang baru, Budi Arie Setiadi masih irit bicara soal program kerja unggulan yang akan ia kerjakan. Ia hanya menyebut empat garis besar fokus kerjaan yang sebelumnya juga dilakukan menteri sebelumnya.

"Yang pertama, infrastruktur digital. Kedua, pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat, dari mulai hoaks, radikalisme. Ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Dari mulai e-commerce, perlindungan data pribadi dan lainnya. Dan yang keempat, bagaimana membangun narasi damai Pemilu Damai 2024. Itu fokusnya, jadi nanti mana yang mau dikerjakan, itulah garis besarnya," tutur Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi saat Konferensi Pers Serah Terima Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, Senin (17/7/2023).

Saat ini Budi Arie masih tercatat aktif sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang mendukung Jokowi sebagai presiden sejak 2014.

Ia bukan satu-satunya relawan Jokowi yang masuk kabinet kali ini. Nama lain adalah Paiman Raharjo, ketua umum komunitas Relawan Sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi dari sejak pemilihan gubernur DKI hingga pemilu presiden. Paiman Raharjo ditujuk sebagai wakil menteri desa, menggantikan Budi Arie.

Baca juga:

• Menkominfo Targetkan Proyek BTS 4G Selesai Akhir 2023
• Budi Arie Jadi Menkominfo Sarat Politik Balas Budi

Keputusan terburu

LSM Setara Institute menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini merupakan langkah politik terburuk selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengkritik penunjukan sosok Budi Arie yang tidak punya kapasitas atau kompetensi sebagai menteri di bidang komunikasi dan informatika.  

"Bukannya mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo," kata Hendardi dalam keteranganya, Selasa (18/7/2023).

Lembaga Hikman dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah bahkan menyebut penunjukan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo sarat politik balas budi.

Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi menilai ada tendensi politik balas budi dalam pelantikan Budi Arie.

“Ya jelas itu kenapa memilih Projo kan jelas sekali, itu sebagai bentuk mau tidak mau tak bisa dipungkiri politik Indonesia ini tidak bisa terlepas dari politik utang budi. Projo lah yang sudah menggerakkan Jokowi (jadi presiden) dua periode,” ucap Ridho saat dihubungi KBR, Senin (17/7/2023).

Ridho Al Hamdi menilai penunjukkan Budi Arie semata-mata karena sosok itu dianggap sebagai sosok yang loyal pada Jokowi dan akan setia hingga akhir masa jabatan di kabinet.

Perombakan kabinet belakangan ini juga dinilai memperlihatkan mekanisme pemilihan menteri atau pejabat pemerintahan kini tidak lagi mempertimbangkan kualifikasi. Ini disuarakan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sebetulnya kalau posisi menkominfo itu dipegang oleh profesional yang memiliki kapasitas dan betul-betul menguasai bidang yang terkait tentu saja lebih bagus untuk menghindari satu pesan negatif di akhir pemerintahan Jokowi. Saya kira persepsi publik pada pemerintahan ini semakin kurang baik. Karena beberapa persoalan diwarisi oleh pemerintahan ini justru di akhir pemerintahannya," kata Ubaidilah kepada KBR, Selasa (17/7/2023).

Analis politik dari UNJ Ubedilah Badrun berpandangan, penunjukkan menteri justru lebih condong didorong politik balas budi. Ia juga melihat pemerintah tidak lagi fokus menyelesaikan agenda-agenda untuk kepentingan rakyat, melainkan sibuk mencari suara untuk pemenangan pemilu nanti.

Editor: Agus Luqman