Pemilu 2024, Mendagri Minta Camat Jaga Netralitas

"Camat sama seperti ASN prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis artinya dukung mendukung kepada calon-calon tertentu"

KBR, Jakarta-   Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta camat untuk menjaga netralitasnya di Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia mengatakan memasuki tahun politik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dengan ketat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam mendukung calon-calon tertentu. 

Kata dia, hal ini sangat penting untuk terus disosialisasikan.

"Berikutnya yang saya sampaikan adalah terkait masalah Pemilu dan Pilkada serentak. Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis artinya dukung mendukung kepada calon-calon tertentu. Baik di Pilkada maupun Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif tetaplah pada prinsip netral," ujar Tito, dalam Rakernas Camat, Jumat (23/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga meminta camat dan pemerintah daerah setempat untuk membantu penyelenggara pemilu dalam prosesnya agar terwujud Pemilu 2024 yang aman, sukses, dan jurdil.

Baca juga:

- Panglima TNI Minta Jajaran Jaga Netralitas di Pemilu 2024

- KASN Duga Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024 Masih Tinggi

Mendagri   menghimbau agar kejadian banyaknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tumbang akibat kelelahan agar tidak kembali terulang.

Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen. Dikutip dari situs Kemendagri, jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kampanye/sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.

Editor: Rony Sitanggang