Pemilu 2024, 9 Daerah di Jabar Rawan Konflik

"Mendorong masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, rasional yang preferensi politiknya bukan karena money politik"

KBR,  Bandung-  Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menyebutkan sebanyak 9 daerah dari 27 kota dan kabupaten yang ada berpotensi rawan terjadi konflik saat tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung.

Menurut Ketua Bawaslu Jabar, Zaky M Zamzam, diantara daerah yang rawan terjadi konflik itu adalah Kabupaten Bandung, Majalengka, serta Tasikmalaya.

"Sebagai bentuk dari upaya mitigasi kita instruksikan Bawaslu kabupaten dan kota untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, memasifkan upaya sosialisasi, koordinasi antar stakeholder utamanya peserta Pemilu, untuk mengimbau apa yang menjadi bagian indeks kerawanan misalkan seperti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, nah itu agar dihindari," ujar Zaky, Bandung, Senin, 27 November 2023.

Zaky mengatakan selain itu penangkalan penyebaran informasi palsu (hoax) dan netralitas aparatur sipil negara (ASN), polisi dan tentara masuk dalam mitigasi yang tengah gencar dilakukan oleh Bawaslu Jabar.

Baca juga:

• KPU Gelar Deklarasi Pemilu Damai
• Wapres: TNI/Polri dan ASN Harus Netral, Meski Anak Presiden Nyapres

Ketua Bawaslu Jabar, Zaky M Zamzam menuturkan masa kampanye Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung selama 82 hari yang mulai bergulir pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Cakupannya Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg).

"Bukan apa-apa, untuk mengimplementasikannya ini butuh kerja-kerja yang profesional, butuh kerja-kerja yang berintegritas dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum pada peserta Pemilu tahun 2024. Jadi, mari kita cegah potensi-potensi pelanggaran yang memang sudah diatur oleh undang-undang," kata Zaky.

Zaky mengaku tak mau terjadi banyak pelanggaran selama pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Zaky berharap masyarakat bisa cerdas dengan bersikap rasional, sehingga pilihan politiknya tidak terpengaruh dengan berbagai isu tak bertanggung jawab.

"Kita sendiri mendorong masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, rasional yang preferensi politiknya bukan karena money politik, isu SARA, atau karena hoaks," ucap Zaky.

Editor: Rony Sitanggang