KPU Siang ini Gelar Deklarasi Pemilu Damai

"Kegiatan deklarasi kampanye pemilu damai 2024 akan ditempatkan di kantor KPU Republik Indonesia"

KBR, Jakarta- cKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan deklarasi "Pemilu Damai" di kantor KPU, hari ini, pukul 14.00 WIB. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan, peserta deklarasi antara lain tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, perwakilan partai politik, hingga ketua KPU di seluruh Indonesia. 

menurut Idham, deklarasi untuk mewujudkan kampanye damai yang wajib ditaati semua pihak, terutama peserta pemilu sebagai cermin demokrasi.

"Kegiatan deklarasi kampanye pemilu damai 2024 akan ditempatkan di kantor KPU Republik Indonesia dan berkaitan dengan pengamanan ya kami meyakini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dalam situasi yang aman dan nyaman, tidak ada masalah yang berarti, dan berkaitan dengan pengamanan itu sudah kami koordinasikan dengan Polda Metro Jaya," ucap Idham kepada KBR, Minggu, (26/11/2023).

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menambahkan, deklarasi pemilu damai juga sebagai momentum mematangkan persiapan masa kampanye. 

Menurutnya, proses pencetakan dan distribusi logistik pemilu tahap pertama, meliputi kotak suara, bilik, tinta dan lainnya sudah siap hampir 100 persen. Kata dia, fokus KPU saat ini yaitu pencetakan surat suara pemilu sebanyak 1,2 miliar lembar.

Baca juga:

• Wapres: TNI/Polri dan ASN Harus Netral, Meski Anak Presiden Nyapres

•  Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas oleh Asosiasi Kades

• Kapolri: Laporkan Jika Ada Polisi Tak Netral, Jangan Hanya Framing

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai salah satu isu kerawanan pada masa kampanye yaitu netralitas pemerintah. Tahapan kampanye Pemilu akan dilakukan 28 November sampai 10 Februari 2024.

Perwakilan Koalisi sekaligus Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani mengatakan, jajaran pemerintah maupun lembaga pengawas pemilu bakal sulit untuk netral saat pihak petahana ikut kontestasi. Sebab, kata dia, ada relasi kuasa dengan Presiden Joko Widodo. Putra sulung kepala negara, Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

"Saya merujuk Pemilu 2019, ketika Presiden Joko Widodo maju dalam kontestasi Pilpres, untuk kedua kalinya, dia penguasa infrastruktur negara, dia pemegang kekuasaan tertinggi kepala pemerintahan, kepala negara. Saat itu banyak betul kecurangan, kejanggalan dibantu oleh instansi negara dan segala macamnya, kementerian-kementerian menjadi tempat rapat, sehingga teman-teman Perludem mencatat ada pelanggaran tiga ribu lebih ketika itu," ucap Julius kepada KBR, Rabu, (22/11/2023).

Editor: Rony Sitanggang