Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024

Sejumlah sikap Presiden Joko Widodo terus mendapat sorotan terkait dugaan tidak netral pada Pemilu 2024. Dari acara makan bersama dengan Prabowo dan elit partai pendukung, hingga soal debat.

KBR, Jakarta - Sejumlah sikap Presiden Joko Widodo terus mendapat sorotan terkait dugaan tidak netral pada Pemilu 2024. Di antaranya Jokowi yang secara terang-terangan bertemu calon presiden Prabowo Subianto dan elite partai politik pengusungnya seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli hasan lewat acara makan bersama.

Jokowi mengakui pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk mengenai Pemilu 2024. Saat disinggung soal netralitas, Jokowi berdalih pertemuan itu sah-sah saja karena dilakukan di hari libur.

Sorotan juga datang pada sikap Presiden Joko Widodo yang mengkritik jalannya debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) karena seolah menjadi ajang saling menyerang.

Menurut Jokowi, perdebatan mengenai substansi dan visi para calon justru tidak terlihat. Menurutnya, seharusnya debat tidak dijadikan untuk menjatuhkan pribadi calon.

"Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya tidak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang. Enggap apa-apa. Sehingga debatnya perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja ke Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Ini merupakan kritik pertama yang disampaikan Jokowi. Dalam dua gelaran sebelumnya, kepala negara tak pernah mengevaluasi jalannya debat.

Baca juga:

• Presiden Jokowi Bantah Tidak Netral pada Pilpres 2024
• Pj Gubernur Jateng Sambut Prabowo di Bandara, Bawaslu Jateng: Tidak Langgar Netralitas ASN

Tanggapan tim lain

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai Presiden Joko Widodo tidak netral.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyebut presiden telah memperlihatkan ke-tidak-netralannya itu melalui pertemuan dengan Prabowo maupun petinggi partai pendukungnya hingga mengomentari soal debat.

"Mengenai manuver manuver Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana dia bertemu dengan Prabowo dan menteri-menteri maupun tokoh-tokoh dari parpol pendukung Prabowo, kami mengartikannya sesungguhnya sebagai memang sudah jelas bahwa presiden tidak akan netral. Beliau sudah ada keberpihakan," kata Chico kepada KBR (9/1/2024).

Sorotan juga datang dari calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan.

Anies menilai seharusnya Presiden Jokowi tak terlibat untuk mengomentari debat capres. Ia juga membantah terkait debat ketiga penuh dengan saling serang, bukannya memperlihatkan visi-misi kebijakan.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal ini sama sekali nggak ada personal semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok pak presiden ikut komentar soal debat ya. jadi saya rasa enggak mau komentar terlalu banyak dah biar publik aja nanti yang menilai," kata Anies di Gorontalo dikutip dari Youtube KompasTV (8/1/2024).

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura meminta Presiden Jokowi fokus pada tugas ketatanegaraan menjelang berakhirnya masa jabatan.

Ia mengatakan banyak hal yang harus segera diselesaikan dan diurus seorang presiden. Bukan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintervensi jalannya Pemilu 2024.

"Saya pikir tidak boleh dia mengomentaru. dia harus fokus saja tugas-tugas ke tata negaraanya. karena apa? karena bagi saya kalau dia mengomentari nya kan artinya dia seperti berpihak, baik memuji ataupun mengkriti siapaun yg ada di debat. Makanya mesti berhati-hati, enggak usah komentar," kata Charles kepada KBR, Senin (8/1/2024).

Charles Simabura juga mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk kembali mengingatkan para penyelenggara negara agar bersifat netral di pemilu mendatang.

Ia khawatir jika presiden saja sudah tidak netral, maka para jajaran kabinetnya akan mencontoh perilaku tersebut, dan berdampak pada rusaknya demokrasi Indonesia.

Baca juga:

• Satpol PP Dukung Gibran, Pemprov Jabar Ingatkan Sanksi ASN Tidak Netral
• TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Kapasitas Moeldoko Sebut Satpol PP Garut tak Langgar Aturan

Editor: Agus Luqman