Megawati: Kenakan Tarif Bea Masuk untuk Gandum Impor

Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.

KBR, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan pengenaan bea masuk untuk menekan gandum impor.

Saat ini, kata Megawati, bea masuk gandum impor kini nol persen. Dan sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.

Kendati demikian, Megawati menyebut 10 sumber pangan yang bisa jadi alternatif gandum seperti sorgum, jagung, talas, hingga ubi jalar.

Dari situ, menurut dia pemerintah fokus mengembangkan 10 tanaman tersebut sehingga tidak memiliki ketergantungan dengan gandum.

Baca juga:

- Walhi: Tindak Tegas Dugaan Kejahatan Lingkungan di Food Estate

- Pemerintah Didesak Evaluasi Program Food Estate

Maka dari itu Megawati mengusulkan agar gandum dikenakan bea masuk. Pendapatan dari bea masuk gandum impor bisa digunakan sebagai dana riset produk pangan pengganti gandum.

“Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum,” ucap Megawati dalam Rapat Kerja Nasional ke-IV PDIP bertema "Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat", di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Dilanjutkan Megawati, untuk mengembangkan produk pangan pengganti gandum juga perlu peran aktif Badan Inovasi dan Riset Nasional (BRIN).

Konsumsi Beras Tinggi

Dalam konteks lain, Megawati juga menilai kenaikan harga beras yang dirasakan belakangan ini salah satunya karena konsumsi beras masyarakat Indonesia juga tinggi.

Menurutnya, kini konsumsi beras mencapai 96 kilogram per orang per tahun, jauh di atas konsumsi normal 60 kilogram per orang per tahun. Oleh karena konsumsi beras yang tinggi berdampak pada kesehatan seperti penyakit Diabetes.

“Tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan seperti penyakit termasuk yang paling mungkin termasuk sakit gula atau Diabetes. Pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban nasional,” katanya.

Megawati pun menyinggung bahwa permasalahan soal pangan tak melulu dibahas secara teknokratis namun juga ideologis. Hal itu terkait dengan keberpihakan terhadap petani.

“Masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting,” ucapnya.

Editor: Fadli