Konsesi Tambang: Angkatan Muda Muhammadiyah Tolak Putusan PP Muhammadiyah

Deklarasi itu akan dihadiri sekitar seribu massa aksi dari berbagai organisasi otonom Muhammdiyah maupun aliansi sipil lainnya.

KBR, Jakarta - Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur siap mendeklarasikan penolakan terhadap putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah.

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin mengatakan, deklarasi penolakan akan dilakukan Minggu, 4 Agustus 2024, pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat di Lapangan Pusat Dakwah Karangsoko, Trenggalek.

Deklarasi itu akan dihadiri sekitar seribu massa aksi dari berbagai organisasi otonom Muhammdiyah maupun aliansi sipil lainnya.

“PP Muhammadiyah yang merupakan induk organisasi kami justru menerima tawaran izin pertambangan dari pemerintah meskipun mungkin nanti project tambang itu tidak bersentuhan langsung dengan kami yang di Trenggalek tetapi apa yang sudah diputuskan Muhammadiyah itu menciderai perjuangan kawan-kawan yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya termasuk kami yang di Trenggalek,” ucapnya kepada KBR, Jumat (2/8/2024).

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, Arifin menambahkan, putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, bertolakbelakang dengan sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Trenggalek. Terutama, terkait penolakan rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang emas oleh PT Sumber Mineral Nusantara SMN.

Kata dia, bila penambangan SMN itu terjadi maka bisa menjadi tambang emas terbesar di Pulau Jawa.

“Kalau saya baca dokumen izin usaha pertambangannya jadi PT. SMN ini sudah mengantongi izin untuk eksploitasi 9 dari 14 kecamatan di Trenggalek di mana luas lahan konsesinya lebih dari 12 ribu hektare,” tuturnya.

Baca juga:

PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Amien Rais: Tawaran Penuh Racun dan Bisa

PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang dari Jokowi

Arifin menambahkan selama ini, pihaknya selalu membawa nama besar Muhammadiyah untuk mengajak masyarakat agar ikut menolak tambang emas.

“Selama ini kami membawa nama besar Muhammadiyah untuk mengajak masyarakat menolak itu karena Muhammadiyah getol sekali melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak proyek pertambangan, katakanlah seperti kasus di Wadas, Tumpang Pitu, itu Muhammadiyah getol terjun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, harapan dengan adanya deklarasi itu mampu memberi tekanan kepada PP Muhammadiyah untuk ralat pernyataan menerima konsesi tambang.

“Sangat bertolak belakang antara semangat melestarikan alam, semangat menyelamatkan semesta yang selama ini digaungkan oleh Muhammadiyah sendiri malah sekarang menerima tawaran tambang dari pemerintah,” ujarnya.

Baca juga:

PP Muhammadiyah Janji Kembalikan IUP Jika Tak Pro Lingkungan

PP Muhammadiyah dan PBNU Ikut Kelola Tambang, Aliansi Masyarakat Adat Khawatir Konflik Meluas